NewsBalikpapan – Muhammad Sukri, Ketua Dewan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (DPD JMSI) Kaltim, telah menunjuk Bayu Surya Gandamana sebagai pemimpin baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) JMSI Kutai Kartanegara (Kukar).

Saat perayaan HUT ke-4 JMSI Kaltim pada Kamis (8/2/2024) pukul 14.00 Wita, ini membawa semangat baru dan hadiah istimewa bagi JMSI, dengan tujuan memperluas jaringan organisasi ke seluruh kabupaten/kota.

Sukri, yang juga dikenal akrab dengan nama Sukri, memberikan apresiasi kepada Bayu Surya, mengakui potensi dan peluang yang sangat cerah dalam memimpin DPC JMSI Kukar ke depan.

“Sebelumnya, saya harus memberikan surat mandat untuk DPC JMSI Kukar karena belum terbentuk di sana. Hari ini, saya senang melihat seseorang yang sungguh-serius ingin memimpin di sana,” kata Sukri kepada sejumlah media.

Sukri meyakini bahwa Bayu Surya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengakomodasi berbagai media siber yang akan tergabung di bawah naungannya di JMSI Kukar. Dia juga menyoroti rekam jejak Bayu Surya sebagai syarat penting untuk memimpin di bawah bendera JMSI.

“Keseriusan yang ditunjukkan Bayu Surya terlihat jelas, termasuk dalam memenuhi persyaratan keanggotaan dan penggunaan kartu anggota JMSI. Ini sangat kami hargai,” tegas Sukri.

Keberadaan JMSI Kukar, sebagai wadah bagi pemilik perusahaan media online, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah setempat, berkolaborasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Kukar juga merupakan salah satu mitra Kerja Ibukota Negara (IKN), yang menambah keyakinan Sukri terhadap pentingnya memperluas jangkauan DPC JMSI di wilayah tersebut.

“Dengan status sebagai mitra IKN, Kukar memiliki potensi besar. Kami akan memberikan dukungan yang sesuai,” ungkapnya.

Sukri berharap kehadiran JMSI Kukar akan meningkatkan peranannya dalam mengawal media siber agar dapat memberikan informasi aktual dan berkualitas. Namun, dia menegaskan perlunya koordinasi dengan JMSI pusat terkait administrasi dan legalitas organisasi.

“Segala keputusan tetap memerlukan persetujuan pusat. Kami meminta waktu satu bulan untuk membentuk kepengurusan yang baru,” tambahnya.