NewsBalikpapan –

Insentif tenaga medis Covid-19 di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) kurang dari ekspektasi ditawarkan semula. Pemerintah pusat menolak sebagian pengajuan anggaran sudah dikirimkan pemerintah daerah.

“Hanya sebagian yang disetujui pemerintah pusat,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Selasa (15/12/2020).

Rizal mengatakan, Pemkot Balikpapan mengusulkan dana insentif awal tenaga medis sebesar Rp 5,6 miliar. Sesuai SK Menteri Kesehatan Tentang Penanggulangan Covid-19, menurutnya, peruntukan dana insentif awal pembayaran dokter spesialis (Rp 15 juta), dokter umum (Rp 10 juta), perawat (Rp 7,5 juta), dan tenaga kesehatan (Rp 5 juta).

“Angka yang disetujui hanya sebesar Rp 4,5 miliar. Selisih Rp 1 miliar lebih,” ungkapnya.

Pengajuan dana insentif tahap kedua pun memperoleh perlakuan sama. Pemerintah pusat hanya mencairkan insentif medis sebesar Rp 4,6 miliar dari usulan sebesar Rp 22,3 miliar.

Defisit dana insentif tenaga medis ini membawa masalah baru bagi Balikpapan. Pemerintah daerah menerima komplain dari sejumlah tenaga medis.

“Pihak medis komplain tidak sesuai dengan janji awal,” keluh Rizal.

Rizal menyatakan, pemerintah daerah tidak mungkin menanggung beban defisit dana insentif tenaga medis yang totalnya mencapai Rp 17,7 miliar. Pemerintah Kota Balikpapan masih terbebani defisit anggaran kas tahun 2020.

Dalam kaitan ini, Pemkot Balikpapan sudah menunda sejumlah agenda pembangunan di sesuaikan efisiensi anggaran di masa pandemi.

Sehubungan itu, Rizal meminta komitmen pemerintah pusat melunasi defisit insentif tenaga medis ini. Apalagi selama ini, tenaga medis sudah menjadi garda terdepan melawan penyebaran pandemi Covid-19.

“Agar tidak membuat keresahan di tenaga kesehatan,” ujarnya.