NewsBalikpapan –

Masyarakat area ring 1 Blok Mahakam Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut prioritas program jaringan gas (jargas) kota. Pemerintah lebih memilih area perkotaan yang memiliki kepadatan populasi penduduk.

“Kami bukan penerima manfaat program jargas dari pemerintah,” warga Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kukar Asnawi Hatta, Kamis (15/10/2020).

Kecamatan Samboja, Anggana, dan Muara Jawa berada di area ring 1 PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Cucu perusahaan minyak gas plat merah ini menjadi operator wilayah kerja Mahakam.

Tiga kecamatan ini merupakan prioritas program corporate social responsibility (CSR).

Asnawi mengatakan, masyarakat masih mempergunakan tabung gas 3 kilogram guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Masyarakat butuh 3 hingga 4 tabung gas subsidi per bulan.

“Biayanya butuh Rp 100 ribu per bulan,” ungkapnya.

Program biogas mempergunakan kotoran sapi pun hasilnya tidak memuaskan. Selama enam tahun pengembangan, PHM hanya memasang 4 unit biogas dengan 16 keluarga penerima manfaat.

“Penyaluran biogas di rumah saya sudah berhenti lama,” ungkap Asnawi.

Sehubungan itu, masyarakat meminta pembangunan instalasi jargas khususnya di area ring 1 Blok Mahakam. Aspirasi masyarakat ini sudah disampaikan langsung pada PHM dan pemda Kukar.

“Sudah ada pertemuan beberapa kali membahas aspirasi ini,” tutur Asnawi.

Asnawi mengatakan, masyarakat setempat semestinya punya hak istimewa menikmati sumber daya alam (SDA) di wilayahnya. Selama puluhan tahun eksploitasi migas Blok Mahakam, menurutnya, infrastruktur publik masih terbelakang dengan level ekonomi masyarakat menengah bawah.

Sementara itu, Kabupaten Kukar memastikan Samboja, Muara Jawa, dan Anggana bukan prioritas program jargas. Minimnya populasi penduduk serta keterbatasan infrastruktur pipa menjadi alasan.

“Sebenarnya sudah kami usulkan ke kementerian. Namun kami juga harus mempertimbangkan hal lain sesuai batasan kementerian,” kata Kepala Dinas ESDM Kukar Slamet Hadi Raharjo.

Periode pertama program jargas di Kukar ditunjuk di dua titik; Muara Badak dan Marangkayu. Masyarakat Muara Badak sendiri memperoleh bantuan 5 ribu sambungan jargas rumah tangga.

“Realisasi sudah terbangun 4.550 sambungan. Sisanya belum tersambung karena kendala teknis lapangan,” tutur Slamet.

Sedangkan jargas di Marangkayu masih berproses pertengahan tahun ini. Nantinya, kementerian membangun 3.500 sambungan jargas memanfaatkan suplai gas PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

“Targetnya bulan November sudah mulai dialiri,” papar Slamet.

Prioritas program jargas di area padat penduduk.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memilih beberapa lokasi di Balikpapan, Samarinda, Kukar, Bontang, dan Penajam Paser Utara (PPU).

“Program jargas sudah mengalir di sebagian tempat di Kaltim sejak tahun 2019,” kata Humas SKK Migas Kalimantan Sulawesi Sebastian Julius.

Dalam program jargas ini, warga Balikpapan memperoleh alokasi gas terbesar kisaran 1,5 MMscfd dari PHKT. Sebaliknya di tahun sama, PHM hanya mendistribusikan 0,2 MMscfd ke warga Kecamatan Muara Badak Kukar.

Lokasinya pun jauh di luar area ring 1 Blok Mahakam.

“Soal penentuan lokasi penerima program jargas di luar kebijakan kami,” tegas Sebastian.

Memasuki pertengahan tahun ini, kementerian memang menambah alokasi jargas Kukar. Lokasinya di Kecamatan Marangkayu area kerja PHKT.

“Sedang dalam progres alokasi 0,1 MMscfd dari PHKT,” ungkap Sebastian.

 Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Erwinsyah mengamini SDA Blok Mahakam menjadi milik seluruh warga Kaltim. Namun warga di sekitar area eksploitasi, menurutnya juga harus memperoleh keistimewaan.

“Area ini tergolong paling tertinggal pembangunan di Kukar sehingga program jargas semestinya bisa diprioritaskan,” ujarnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), sambungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tiga kecamatan masih minim persentase rata rata 17 persen. Layanan kesehatan pun kurang memadai dimana masing masing kecamatan hanya memiliki 1 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Semestinya tiga kecamatan ini paling maju dengan layanan sekolah, kesehatan gratis,” papar Erwinsyah.

Negara sudah mengeskploitasi Blok Mahakam selama 50 tahun terakhir. Eksploitasi migas dilakukan perusahaan asing TEPI dan sekarang dilanjutkan PHM.

“Jangan sampai nasibnya seperti Muara Badak dimana migasnya habis dan daerahnya tetap miskin,” ungkap Erwinsyah.

Erwinsyah merujuk Kecamatan Muara Badak yang dulunya ada di kawasan eksploitasi Vico Indonesia. Lifting produksinya terus menurun sehingga dipulangkan ke negara.

Sehubungan itu, Erwinsyah berharap nasib Samboja, Muara Jawa, dan Anggana tidak seperti Muara Badak. Warganya tetap miskin sedangkan kekayaan alamnya sudah habis terkuras.

Sehingga keberpihakan pembangunan harus mulai dilakukan.

Pemerintah pusat dan daerah semestinya kompak memprioritaskan area ini.

 “Kalau perlu ada peraturan daerah khusus mengatur tentang tiga daerah ini,” tegas Erwinsyah.