Balikpapan –
Anggota DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong meminta Pemerintah (Pemkot) Balikpapan untuk segera menuntaskan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan waduk Tritip. Karena jika tidak ada ketidakjelasa lahan, maka anggaran pusat yang dialokasikan bisa dialihkan ke pembangunan waduk di daerah lain.
“Makanya saya minta pemerintah cepat lakukan pembebasan lahan, katanya 100 hektar sudah disiapkan. Saya juga minta masyarakat untuk persamakan persepsi soal pembangunan kota ini. Mari, kalau untuk kepentingan bersama permudah proses pembebasan lahanya,” kata ABS saat menggelar reses di Asrama Haji Batakan.
Balikpapan –
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong meminta hak perokok juga perlu untuk dihormati melalui pembangunan ruang khusus perokok. Ia tidak menolak lahirnya Perwali yang mengatur soal Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR). Dalam Perwali yang sedang disusun menetapkan 4 kawasan KTR yakni kawasan pendidikan, rumah sakit, angkutan dan perkantoran.
“Untuk RS, tempat pendidikan, dan angkutan umum saya setuju itu diterapkan mutlak tapi kalau perkantoran it tidak bias karena tetap harus ada ruang khusus merokok. Karena orang juga memiliki hak untuk meroko atau tidak merokok,” kata pria yang akrab disapa ABS itu.
Balikpapan –
Walikota Balikpapan Rizal Effendi melantik 56 pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dari 58 orang yang menjalani mutasi. Dua diantaranya tidak hadir yakni Plt Dinas pasar aArbain Side yang berada di Korsel sedangan menghadiri acara Citynet dan Sri Surtiningsih yang menjalani ibadah Umrah.
Sebelum melantik 56 pejabat, Walikota mengambil sumpah jabatan para pejabat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas pejabat. Dalam acara pelantikan itu, Walikota menyerahkan Surat Keputusan 02.821/52/bkd/IV-2012 tetang mutasi IIA, IIIA dan IIIB pejabat yang dilantik.
Balikpapan –
Hingga kini proses pembebasan lahan pembangunan RSUD Balikpapan belum rampung. Bahkan dalam proses pembebasan tersebut ditemui adanya kejanggalan-kejangalan.
Dari sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Balikpapan, menemukan sejumlah persoalan yang dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan RSUD senilai Rp 78 miliar itu.