Balikpapan –

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) gerah mendengar tuduhan yang menyebutkan Kota Balikpapan kini disebut kota narkoba. Karenanya ABS menyerukan kepada seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan, pejabat, PNS dan tenaga bantu dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk dilakukan test urine.

“Wajib diikuti oleh semua dari ketua DPRD sampai staf dan tenaga bantuan. Begitupula dari Walikota sampai PNS dan nabanya,” kata ABS, disela-sela rapat paripurna  pelantikan Syarifuddin Noor menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan, Senin (5/3).

Balikpapan –

Syarifuddin Noor resmi daerah pemilihan Balikpapan Barat & Utara akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan. Syarifuddin resmi menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan usai dilantik Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) dalam rapat paripurna khusus, Senin (5/3).

Syarifuddin yang menggantikan almarhum Prijono Demo. Syarifuddin Noor duduk sebagai anggota Komisi II.  Sebelum menyampaikan pidatonya, ABS mengajak seluruh yang  hadir untuk menundukan kepala berdoa atas kepergian almarhum Priyono Demo yang sebelumnya anggota komisi III.

Badung -

Sektor Pariwisata Kabupaten Badung Bali menjadi urat nadi bagi roda ekonomi daerah yang dikunjungi jutaan wisatawan mancaranegara maupun domestik tiap tahun itu. Pasalnya dari sector pariwisata pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan Kabupaten Badung mencapai Rp1,3 trilun pertahun.

Demikian dikatakan Staf Ahli Bupati Badung Bidang Keuangan dan Ekonomi Oka Suadana saat menerima kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kota Surabaya pekan lalu. PAD tersebut dihasilkan dari pajak hotel dan restaurant. Sedangkan APBD Badung tahun 2012 mencapai Rp2,5 trilyun.

Balikpapan -

Hingga akhir Februari 2012 ini pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan dari obyek wisata Pantai Manggar, di Balikpapan Timur sudah mencapai Rp248 juta.  PAD Pantai Manggar pada 2012 ditarget sebesar Rp. 1,3 miliar.

“Kalau melihat dari pemasukan dua bulan di tahun ini, kita optimis dapat mencapai target sebesar Rp1,3 miliar,” ujar Kasi Data dan Pengawasan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Edy Adimuntja.

Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan mengharapkan ada pembinaan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha wisata kuliner yang kini terus berkembang pesat di Balikpapan. Sejauh ini belum ada produk hukum sebagai landasan berkembang kawasan kuliner malam di kota Balikpapan

“Kepastian hukum dan pembinaan kepada mereka diharapkan bisa menaikan harkat dan martabata para PKL makanan siap saji sehingga mereka tidak merasa diasingkan, pro rakyat. Karena bentuk usaha ini merupakan salah satu yang menggerakan perekonomian kota,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan Fatly Parakkasi.