Balikpapan –
Pemerintah Provinsi Kaltim mengaku akan mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim Amirullah mengakui hal itu memeng memberi peran bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketercukupan BBM bersubsidi. “Namun, kalau memungkinkan kami akan membuat Perda yang mengatur pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi,” ujarnya.
Balikpapan –
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk membuat kebijakan pengaturan pengendalian BBM Bersubsidi agar kuota yang sudah diberikan bisa mencukupi kebutuhan.
Kepala Pokja Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, BPH Migas Henry Achmad mengatakan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kemudian dibagi tiap kabupaten/kota berpotensi untuk meningkat.
Balikpapan –
Pembangunan fisik Gedung DPRD Kota Balikpapan rencananya akan dimulai tahun 2013 mendatang. Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sedang dalam proses pembebasan lahan, kemudian akan melakukan proses lelang.
“Kita percepat pembangunan. Kalau lelang belum karena masih proses pembebasan lahan, terus DED, tapi lelang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan diharapkan sudah proses pembangunan fisiknya,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto, Kamis (16/2).