Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,7 miliar dari APBD Kota Balikpapan tahun 2012 untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak di perumahan pegawai negeri negeri (PNS) di Kilometer 8 Balikpapan Utara yang dikerjakan Perumnas dan telah selesai dua tahun lalu.

“Proyek kemarin memang ada beberapa infrastruktur yang harus dibenahi. Dan tahun 2012 ini ada dana dari APBN dan dari APBD Kota untuk memperbaiki infrastruktur yang ada yakni drainase, jalan termasuk siring. Cuma detailnya saya tidak tahu,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Muhaimin, Rabu (25/1).

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum menyampaikan rencana revisi peraturan daerah (Perda) tentang minuman keras (miras) tahun 2000, karena masih menunggu konsultasi dan arahan dari Walikota Balikpapan. Revisi perda miras tersebut terkait kaluarnya Keppres nomor  17 tahun 2009 soal dibebaskan pengaturan miras beralkohol dibawah 5 Persen.

“Belum kita masukan ke DPRD kan masih menunggu hasil konsultasi pak Walikota bersama DPRD kepada Mendagri. Kan baru pulang jadi belum tahu arahan pimpinan bagaimana,” kata Kabag Hukum Pemkot Balikpapan Daud Pirade, Rabu (25/1).

Balikpapan –

Sejumlah karyawan PT. BJ Service Indonesia maupun PT. ISS yang bekerja sebagai security outsourching mengadu ke Komisi IV DPRD Kota Balikpapan karena pihak perusahaan hingga kini belum membayar upah lembur mereka yang merupakan hak karyawan. Mereka meminta Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memfasilitasi dan mendesak agar perusahaan membayar hak mereka.

Sebenarnya perusahaan tersebut, bukan pertama kali merugikan karyawan. Bahkan sebelumnya telah mendapat peringatan tiga kali dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan karena kasus yang sama. Keluhan ini disampaikan langusng melalui perwakilan karyawan kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Sri Hana, Rabu (25/1) di ruang Komisi IV.

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar atau 2,5 persen dari total APBD 2012 yang mencapai Rp1,8 triliun. Anggaran itu untuk pembiayaan kenaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2012 ini. Meski, sebenarnya adanya payung hukumnya.

“Kita  siapkan anggarannya sambil menunggu keluarnya Keppres kenaikan gaji PNS untuk tahun 2012 ini,” kata Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Balikpapan Madram Muhyar, Rabu (25/1). 

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum melakukan lelang kendaraan dinas yang jumlahnya sekitar 145 unit. “Kita masih menunggu perwali yang sedang kita bahas,” kata Asisten III Pemkot Balikpapan Fauzi, Rabu (25/1).

Menurutnya, lelang kendaraan dinas tersebut akan dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dilelang dalam bentuk lelang terbatas.” Di lelang di masing-masing SKPD yang mengajuka proposal, kan itu tidak di semua SKPD, nanti kita seleksi berapa masing-masing dari pemohon, dalam bentuk lelang terbatas,” terangnya.

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum melakukan lelang kendaraan dinas yang jumlahnya sekitar 145 unit. “Kita masih menunggu perwali yang sedang kita bahas,” kata Asisten III Pemkot Balikpapan Fauzi, Rabu (25/1).

Menurutnya, lelang kendaraan dinas tersebut akan dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dilelang dalam bentuk lelang terbatas.” Di lelang di masing-masing SKPD yang mengajuka proposal, kan itu tidak di semua SKPD, nanti kita seleksi berapa masing-masing dari pemohon, dalam bentuk lelang terbatas,” terangnya.