Skip to content 
Pemkot Beri Uang Sewa Korban kebakaran
Balikpapan –
Masa tangkap darurat penanggulan bencana korban kebakaran kelurahan Damai akan berakhir pada 23 Desember 2011 mendatang. Otomatis posko bantuan darurat akan dialihkan ke kantor kelurahan.
“ Nanti segala sesuatunya termasuk bantuan dialihkan di kantor kelurahan Damai,” ucap Kabag humas H.Aji Sofyan.
Banyak Lahan Tumpang Tindih di Balikpapan
Balikpapan –
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan Kalimantan Timur menargetkan pada 2012 mendatang akan sertifikat surat-surat tanah untuk bangunan sekolah, kantor pemerintah dan puskesmas .
“Itu targetkan kita untuk menuntaska bersama pemkot. Tapi berapa targetnya tergnatung pada anggaran pemkot,” kata Kepala BPN Balikpapan, M Hikmad.
Pemerintah Tolak Rencana KLB PSSI
Surakarta –
Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, menegaskan pemerintah tidak mendukung usulan sejumlah anggota dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang ingin menggulingkan kepengurusan Djohar Arifin Husin lewat Kongres Luar Biasa. Dia mengatakan ini seusai pembubaran kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2011 di Surakarta, Rabu, 21 Desember 2011.
“Jangan sedikit-sedikit bicara tentang penggulingan pengurus. Itu tidak elok,” tegas Andi kepada wartawan.
AXIS Hemat Telpon Luar Negeri
Balikpapan –
AXIS, brand yang mengacu pada layanan dan produk yang simpel, inovatif, relevan dan terjangkau, menyambut musim liburan akhir tahun dengan menawarkan kesempatan bagi pelanggannya untuk menelepon orang-orang yang dicintainya dengan harga murah selama merayakan libur akhir tahun ini.
Hanya dengan Rp99/menit ke Kanada, Rp199/menit ke Singapura dan Amerika, Rp299/menit ke Cina dan Hong Kong, Rp399 ke Malaysia dan Thailand, serta Rp1.399/menit ke Arab Saudi dan Inggris pelanggan AXIS dapat menelepon teman dan keluarga yang sedang berada di luar negeri untuk membawa kebersamaan diantara mereka di saat istimewa ini.
Balikpapan Sambut Positif UU Tanah
Balikpapan –
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut positif disahkannya undang-undang (UU) pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh DPR RI pada Jumat 16 Desember 2011 lalu. Lahirnya undang-undang tersebut dapat menjadi acuan Pemkot Balikpapan terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan sarana umum.
UU tersebut memang mengatur secara konprehensif pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan yakni untuk kepentingan umum.
Dua Pocong Gentayangan di Balikpapan
Balikpapan –
Dua pocong atau setidaknya dua orang mengenakan kain kafan putih terlihat bergentayangan di kantor Pemerintah dan DPRD Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (21/12) pukul 12.00 Wita. Keduanya merupakan lanjutan aksi teatrikal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Balikpapan mendukung tenaga honor di pemerintahan daerah setempat.
“Mereka (pocong) ini kami persepsikan adalah nasib tenaga honor di Balikpapan nantinya, akan mati,” kata Ketua PMII Balikpapan, Janu Triwanto saat ditemui dalam aksi.
Yulidar Gani Dan Yusi Ananda Bakal Bersaing
Balikpapan-
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim akan segera menyelenggarakan pemilihan pengurus baru setelah sempat mengalami keterlambatan selama dua tahun.
Pemerintah Provinsi Katim menyambut baik rencana pemilihan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Achmad Adha mengharapkan agar pengurus baru bisa segera terpilih dan menjalankan fungsi kelembagaannya.
Ribuan Guru Honor Balikpapan Terancam Tak Bergaji
Balikpapan –
Sebanyak 1.037 guru honor di Kota Balikpapan terancam tak mendapatkan gaji tahun 2012. Pemangkasan anggaran pendidikkan tahun 2012 dalam APBD Kota Balikpapan disebut sebagai pemicunya.
Karenanya Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tidak bisa menjamin nasib 1.037 guru honor, apakah bisa mendapatkan gaji, pasca terjadinya pemangkasan anggaran pendidikan di tahun 2012.
Alat E-KTP Belum Ada di Balikpapan
Balikpapan –
Pemerintah Balikpapan Kalimantan Timur mengeluhkan pelaksanaan program E-KTP yang masih terkendala distribusi peralatan software dan hardware dari Kementerian Dalam Negeri. Keluhan pemerintah daerah ini disampaikan dalam kunjungan anggota DPR RI Komisi 2 ke Balikpapan.
“Kami belum menerima alat sidik jari dan perekam mata dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Rabu (21/12).
Tersangka Buron, Kasus Korupsi Balikpapan Sidang In Absentia
Balikpapan –
Kejaksaan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur terpaksa akan mengajukan sidang in absentia dalam penanganan kasus korupsi koperasi nelayan setempat. Dua tersangka utama kasusnya hingga kini masih buron serta dalam pencarian aparat penegak hukum.
“Bila tidak segera tertangkap akan kami ajukan sidang in absentia,” kata Kepala Kejari Balikpapan, Sukamto, Rabu (21/12).
