DPRD Balikpapan Wacanakan Wajib Belajar 15 Tahun
Balikpapan –
Program wajib belajar 12 tahun yang sudah berjalan dan merupakan program pusat yang nilai kurang tepat diberlakakukan sekarang. Khusus untuk peningkatan pendidikkan di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota (pemkot) Balikpapan harus berani mencanangkan program belajar 15 tahun.
“Ini harus berani dicanangkan oleh pemimpin kita, karena negara kecil seperti Singapura saja maju pesat karena pendidikannya. Mereka telah mencanangkan program pendidikan hingga 15 tahun atau hingga pendidikan minimal D3,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Miran, Senin (12/12),
Rizal Dan Awang Terima Penghargaan AMD
Balikpapan –
Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak akan menerima piala penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMD) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (13/12) di Dumai Riau.
Penyerahan piala itu akan dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepat pada peringatan hari Nusantara 2011 yang dipusatkan di Dumai. Balikpapan menerima piala AMD untuk bidang pesisir untuk tingkat nasional.
Menara Telekomunikasi Ditarik Dua Retribusi
Balikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan akan menarik dua retribusi bagi menara telekomunikasi yang berdiri di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan naik pada 2012 mendatang.
Kepala Bidang Personel Pelengkapan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Dispenda Kota Balikpapan Asfiansyah mengatakan dua retribusi tersebut terdiri atas retribusi pendirian menara dan pengendalian telekomunikasi.
Anggaran Pendidikan Balikpapan Dipangkas
Balikpapan –
DPRD Kota Balikpapan terpaksa memangkas anggaran pendidikkan dalam APBD tahun 2012 mendatang. Pemangkasan itu dilakukan karena anggaran pendidikan sudah cukup besar. Selain itu agar program pembangunan yang lainnya bisa berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong menyatakan, anggaran pendidikan di Kota Balikpapan terlampau besar. Jika digabungkan dengan semua sumber dana baik dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan APBN Pusat total nilainya sebesar 37 persen.
Uji Materi Dana Bagi Hasil Kaltim, Dianggap Wajar
Balikpapan –
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kalimantan dan Sulawesi menilai wajar keinginan uji materi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu memang sedang memperjuangkan gugatan dana perimbangan sector minyak gas.
“Kalau saya diminta keterangannya sebagai saksi ahli, saya anggap wajar saja karena faktanya seperti itu,” kata Kepala BP Migas Kalimantan – Sulawesi, Budi Agustiono, Sabtu (10/12).
