PT Kertas NusantaraBalikpapan –

Sebanyak 1.500 karyawan PT Kertas Nusantara sudah frustasi saat tiga bulan terakhir ini belum menerima gaji dari manajemen. Mereka merasa tidak ada yang mau memperjuangkan hak gaji ini yang belum dibayarkan sejak Juni – Juli hingga Agustus ini.

“Kami frustasi, stress dan tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi,” Wakil Sekretaris Pengurus Unit Kerja SP Kahutindo PT Kertas Nusantara Syaifullah Tanjung, Minggu (25/8).

Syaifullah mengaku berbagai cara telah dilakukan termasuk mendatangkan Dirut PT Kertas Nusantara di Berau hingga memohon bantuan pemda setempat. Namun baru baru ini, DPRD Berau juga gagal mendatangkan pimpinan dan owner PT Kertas yaitu Prabowo Subianto dan Pola Winson.

“Tolonglah keluarga kami kelaparan, tiga bulan belum dibayar. Mohon pada pimpinan atau pemilik perusahaan juga,” pintanya.

Syaifullah juga menuntut kejelasan pembayaran premi Jamsostek yang sudah dipotong dalam upah tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau Muharram mengakui pihaknya sudah menerima permintaan dari SP Kahutindo PT Kertas Nusantara untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan jadwal pasti kapan rapat tersebut digelar.

Dirinya menyebutkan telah memberi peringatan kepada manajemen untuk membayar upah tepat waktu. Namun, karena ketiadaan wewenang untuk memaksa pihaknya hanya  bisa memberikan rekomendasi kepada eksekutif.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Berau Zulkifli mengatakan pihaknya sudah berupaya agar segala kewajiban perusahaan kepada karyawan bisa segera dipenuhi termasuk di dalamnya pembayaran gaji. Namun, ketiadaan dana kas menjadi masalah khusus yang juga diperhatikan sehingga pihaknya mendesak jajaran top management perusahaan untuk turun langsung.

General Manager PT Kertas Nusantara Jimmy Stevans Rumampuk belum mau memberikan keterangan terkait hal ini. Namun, ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu dirinya mengatakan perusahaan belum bisa membayar kewajibannya karena kondisi kas perusahaan yang kosong akibat produksi yang belum berjalan. Dia menyebutkan pihak manajemen juga ingin segera menyelesaikan masalah ini agar tidak mengganggu produktifitas pabrik.