ABS Dukung Pengurangan Jatah BBM Bagi Pejabat
3 January 2012
Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Akan Lakukan Audit
4 January 2012

SKPD Malas Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal

Balikpapan –

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) berharap efisiensi anggaran perjalanan dinas (SPPD) pejabat dan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun ini tidak menurunkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau dia malas, jadi kelihatan sekali dari penyerapan anggaran tidak sampai. Jadi jangan ini dijadikan kendala untuk menunjukan kinerja. Karena kita harus bekerja berbasis kinerja kan SKPD itu pelayan masyarakat,” kata ABS.

Ia menilai sejumlah SKPD yang ada masih terlihat kurang greget dalam program kerja yang dijalankan sehingga sangat disayangkan anggaran yang ada justru tidak mampu membuat SKPD menampilkan kinerja maksimal.

“Seperti saya sayangkan badan pemberdayaan itu kurang greget makanya anggaran saya pangkas,” ungkapnya.

SKPD yang dinggap kurang maksimal diantaranya Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan yang masih kurang dalam pelayanan jamkesda begitu pula kepada Dinas Pendidikann Kota Balikpapan yang sekarang dianggap over (kelebihan) anggaran.

“Kalau pendidikan itu fisik sudah terbangun, infrastruktur sarana prasana sudah terbangun, terus apa lagi yang mau dibangun kalau anggaran naik terus makanya kita sesuaikan. kan kita selama ini sudah berikan kuota anggaran pendidikan sudah lebih dari 20 persen,” tandasnya.

Seperti diketahui Pemkot dan DPRD Kota Balikpapan melakukan kebijakan baru terkait biaya perjalanan dinas bagi PNS, pejabat maupun anggota DPRD Kota Balikpapan tahun 2012. Kebijakan tersebut sebagai langkah untuk melakukan pengetatan dan efisiensi anggaran.

“Kebijakan ini untuk efisiensi anggaran. Yang bisa dirasionalisasi biaya perjalanan dinas seperti tiket, Kebijakan ini juga berlaku bagi DPRD Balikpapan,” kata Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli. 

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan. “Selain berdasarkan permendagri, juga didukung Perwali Nomor 26 tahun 2011 tentang perubahan pola uang SPPD,” terang Fadli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *