Ladang minyak Central Processing Area HandilNewsBalikpapan –

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas menyakan kantor perwakilan di daerah daerah nantinya harus makin kuat dalam sistim pengawasan eksplorasi dan eksploitasi industry migas. Kantor perwakilan daerah menjembatani kewenangan negara yang berkepentingan dalam peningkatan produksi migas di dalam negeri.

“Kantor perwakilan  di daerah daerah nantinya akan semakin berperan penting dalam pengawasan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayahnya,” kata Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro di Balikpapan, Selasa (6/10).

Elan mengatakan kantor SKK Migas pusat punya keterbatasan waktu dan ruang dalam pengawasan industry migas di daerah daerah. Keterbatasan ini nantinya yang harus ditutupi dengan keberadaan kantor perwakilan di daerah daerah.

“Seperti saat rig Raissa milik Total E&P Indonesie tenggelam, kantor perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi yang bergerak cepat menanganinya. Kalau kantor Jakarta kan tidak tahu, bisa keburu habis terbakar rig itu bila Jakarta yang harus menanganinya,” ujarnya.

Kantor perwakilan daerah, kata Elan juga harus aktif dalam membantu pengurusan perizinan industry migas bersama seluruh stage holder terkait. Dia mencontohkan soal pengurusan izin bahan peledak, amdal, IMB dan lain lain yang melibatkan unsur kepolisian dan pemerintah daerah.

Sehubungan itu, Elan mengatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan surat keputusan peningkatan eselon Kepala SKK Migas di daerah setingkat Kepala Divisi di Kementerian ESDM. Peningkatan jabatan ini diharapkan mampu memaksimalkan kinerja SKK Migas di daerah dalam pengawasan industry migas.

“Diharapkan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Konsepnya sudah disiapkan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri ESDM,” ungkapnya.

Peningkatan eselon Kepala SKK Migas di daerah, menurut Elan juga berdampak pada peningkatan besaran alokasi anggaran hingga jumlah personil sumber daya manusia. Realiasi rencana ini bisa langsung dijalankan pada tahun anggaran 2016 mendatang.