Amrullah mengemukakan permasalahan utama terjadi tumpang antar pemegang IUP satu dengan lainnya. Atapun tumpang tindih dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta dengan perusahaan perkebunan.

Amrullah mengatakan permasalahan tersebut harus diselesaikan pada tahun ini karena akan dijadikan pedoman bagi penentuan wilayah pertambangan. Apabila tidak bisa selesai, imbuh Amrullah, perusahaan pertambangan pemilik izin harus rela tidak melakukan kegiatan pertambangan karena tidak termasuk dalam wilayah pertambangan.

Dia mengaku akan mengadakan rapat bersama Distamben kabupaten/kota yang mengeluarkan izin pertambangan batubara guna membicarakan masalah ini. Ini karena kewenangan mengeluarkan izin pertambangan merupakan wewenang kabupaten/kota yang memiliki wilayah tambang.

Sementara untuk izin pertambangan yang sudah clean and clear, Amrullah menyebutkan ada sekitar 793 IUP dan 33 PKP2B. Nantinya, lahan yang sudah jelas ini akan mendapatkan pengakuan sebagai wilayah pertambangan yang bisa diambil dan dikelola oleh pengusaha pertambangan.

Direktur Teknik Lingkungan, Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sawaludin Lubis menuturkan pihaknya juga sedang melakukan evaluasi pada lahan tambang yang belum mendapatkan kejelasan status karena belum clean and clear. Dia menargetkan pada akhir tahun ini sudah bisa diketahui status lahan yang belum clean and clear tersebut.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan masih adanya tumpang tindih lahan dalam pertambangan batubara berpotensi mengganngu program pertanian yang sedang dirancang oleh Kaltim. “Misalnya saja ada tumpang tindih dengan perusahaan sawit, maka target untuk mendapatkan 1 juta hektar lahan sawit bisa terpengaruh,” ujarnya.

Selain itu, penyuksesan program food estate juga bisa terpengaruh oleh adanya tumpang tindih lahan tersebut. Awang mengatakan sesuai dengan komitmen kaltim kepada Kementerian BUMN untuk memberikan lahan yang tidak memiliki masalah dalam administrasinya yang berpotensi mengganggu program tersebut.

Untuk itu, Awang meminta kepada masing-masing instansi terkait untuk segera mencari solusi terkait tumpang tindih lahan tersebut. Melalui penyelesaian yang cepat dan tepat, permasalahan tumpang tindih lahan itu tidak akan mempengaruhi program yang sedang dirancang oleh Pemprov Kaltim.