Heru tidak menampik sorotan itu bahkan dengan keberadaan naban, kadang mereka harus ditekan untuk mengerjaan tugas seorang PNS padahal itu diseharusnya dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

“Karena ada naban, tenaga naban inilah yang ditekan untuk membantu dia (PNS). Naban kerja dia enak-enakan. Seperti kita kalau ada yang pintar ya kita enak leluasa ada yang kerjakan tugasnya,” tutur Heru tanpa menutup-nutupi .

Atas kondisi ini, seharusnya PNS harus malu dan harus menunjukan kualitas kemampuannya bahwa mereka (PNS) mampu menjalankanperanya tanpa harus mengandalkan keberadaan naban.

“Jangan sampai kalah mereka kepada calon-calon pegawai ini. Mereka harusnya malu kepada naban-naban ini bahkan saya takut kalau ada naba yang justru lebih baik buat konsep,” tandasnya.

Karaena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kata Heru, untuk perbaikan kinerja PNS, pihaknya tengah melakukan identifikasi kemampuan PNS sesuai bidang keilmuannya

“ Sehingga saat mutasi kita sudah memiliki catatan yang baik atas record PNS itu. Mutasi ini juga Kita akan lakukan test pribadi, test kemapuan sehingga tidak salah menempatkan orang di suatu dinas atau SKPD,” pungkasnya.

Nasib Naban hingga kini bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) soal perekruitan nabanmenjadi PNS. PP ini nantinya menjadi dasar bagi DPRD Kota Balikpapan dan Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran gaji mereka.