Data Telapak ini sekaligus merevisi informasi sebelumnya yang menyebutkan PT Munte merupakan investasi pengusaha Malaysia. Pengusaha jiran ini diketahui hanya memiliki 1 persen dari total kepemilikan perusahaan PT Munte.

“Dana Norwegia hampir 99 persen besarannya, sisanya baru dimiliki Malaysia,” ungkap Sheila.

Sehubungan informasi ini, Sheila mengaku kecewa mengingat Norwegia terkenal sebagai salah satu Negara Eropa yang konsen masalah lingkungan. Negara ini juga paling serius menggalokasikan dananya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia.

Minggu, (27/11) kemarin, aktivis Telapak melakukan aksi teatrikal penghancuran hutan adat Muara Tae di depan patung Jenderal Besar Sudirman Jakarta. Dengan mengendarai sejumlah sepeda tua serta sebuah gerobak sepeda, belasan aktivis Telapak melakukan aksinya di jalur car-free day di Jakarta.

Kampung Muara Tae di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur adalah contoh nyata dari kawasan adat yang terancam oleh praktek penggundulan hutan oleh perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2011 ini, masyarakat Muara Tae tidak pernah merasakan manfaat hutan untuk rakyat yang menjadi tema Tahun Kehutanan Internasional.

Telapak menengarai kuatnya peran PT Munte yang hanya melibatkan sebagian warga dusun Lemponak dalam proses ganti rugi pengelolaan lahan adat setempat. Padahal dalam kawasan adat tersebut terdapat tiga dusun Suku Dayak Banuaq yaitu Lemponak, Muara Tae dan Kenyayan.

 

Sheila mengaku khawatir permasalahan tersebut akan berdampak konflik berkepanjangan dalam perebutan area tanah adat Dayak Banuaq. Hingga kini belum ditentukan solusi penyelesaian permasalahan kasus penyerobotan tanah adat dayak untuk perluasan kebun sawit.

Sheila mengatakan sudah ada kesepakatan antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehubungan pengelolaan kawasan adat. Dalam pencatatan sertifikasi pertanahan ada pengakuan terhadap kepemilikan tanah adat setempat.

PT Munte telah mengancam kelestarian masyarakat Suku Dayak Banuaq lewat upaya pecah belah untuk penguasaan lahan. Masyarakat Dayak berhak atas kepemilikan kawasan hutan adat di Jempang Kutai Barat yang totalnya mencapai 5 ribu hectare.

Sejak tahun 70 an kawasan hutan adat Dayak Banuaq sudah menjadi incaran perusahaan kayu, perkebunan hingga pertambangan batu bara. Sejumlah perusahaan terdapat disekitar kawasan tersebut yaitu PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Borneo Surya Mining Jaya, PT London Sumatra TBK, PT Kencana Wisto, dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Perusahaan perusahaan ini sudah menguasai 50 persen kawasan hutan adat Dayak Banuaq yang dahulu seluas 5 ribu hectare.

Penggusuran kawasan hutan adat dipastikan menyengsarakan sedikitnya 200 warga Dayak Banuaq yang sepenuhnya menggantungkan mata pencarian di hutan tersebut.