Pengelola Prostitusi Tolak Temui Pejabat Balikpapan

Aksi demo ormas Islam Balikpapan

Balikpapan –

Dari 40 undangan masyarakat pengelola barak di lokalisasi Km17 tidak ada satupun perwakilan yang hadir dalam pertemuan dengan walikota dan muspida Balikpapan. Ketidakhadiran mereka tidak membatalkan rapat yang digelar di ruang rapat I tapi dilanjutkan dengan rapat untuk mematangkan rencana penutupan aktivitas lokalisasi pada 5 Juni mendatang

“Informasi mereka tidak hadir karena diminta oleh kuasa hukum. Kita hargai tuntutan mereka tapi tetap pada rencana semula karena tahap-tahapan sudah dilakukan,” jelas Kabag Humas dan protocol Sudirman Djayaleksana, kemarin.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 08.00 itu, hadir lengkap dari jajaran muspida seperti  wakil Ketua DPRD Wahyu Hartono, perwakilan Komisi IV, danlanal, danlanud, dandim, Kapolres, assiten I, DTKP, PU, Bappeda, Inspektorat, bidang kesra, Bagian Hukum, Pemerintahan.

Walikota kata kabag cukup menyesalkan karena pemkot telah meluangkan waktu dan tempat untuk melakukan dialog dengan pengelola barak.

“Awalnya mereka minta, kenapa tidak ada dialog. Sekarang disediakan waktu dan tempat mereka tidak datang,” sesalnya.

Sudirman mengatakan ketidakhadiran para undangan ini, tidak membatalkan rapat yang dipimpin langsung walikota. Muspida bersama tim pemkot mematangkan rencana aksi penutupan 5 Juni nanti. “ Kita matang rencana penutupan jadi siapa dan berbuat apa sudah jelas nanti pada harinya,” tandasnya.

Pemkot kata Sudirman hingga kini belum menerima salinan surat gugatan SK walikota yang di PTUN warga dan penghuni lokalisasi. “ Jadi kita pada rencana semula,” ucapnya.

Soal undangan yang disampaikan kepada pengelola, Sudirman mengatakan undangan sudah disampaikan kepada mereka jauh hari. “ ada yang menyampaikan itu sudah jauh hari. Sekarang ini belum tahu apa aka nada pertemuan susulan dengan pengelola,” tukasnya

Rencananya pemkot pada 24 Mei nanti bertempat di kantor kelurahan Karang Joang akan menggelar pertemuan dengan warga yang ditinggal disekitar kawasan itu.

Semantara Ketua Tim Kuasa Hukum warga Km17 Rukhi Santoso mengatakan alasan ketidakhadiran pengelola barak dikarenakan undangan baru diterima.

“ Undangan kemarin sore jadi waktu untuk mengundang seharusnya disesuaikan jangan mendadak,” kilahnya, saat dihubungi kemarin.

Rukhi bahkan mengatakan alasan lain yang membuat pengelola tidak hadir dalam rapat dengan walikota dan muspida karena proses ini masih dalam PTUN. “ Karena masih proses PTUN  nanti kalau kami datang itu  kita khawatir jadi debat kusir,” singkatnya.