“Dari 157 industri kayu yang aktif, baru 37 perusahaan yang memiliki SVLK untuk hutan alam sedangkan untuk hutahn tanaman sekitar 22 perusahaan,” ucap Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Kerjasama Internasional Kerajaan Inggris Andrew Mitchel, saat mengunjungi Pabrik plywood Korindo, di Penajam Paser Utara, Selasa (14/2).

Menurut Hasan, dari nilai Rp3 trilyun itu semua dikembalikan untuk program penanam pohon. “ Bagi perusahaan yang mengikuti SVLK sangat untung masuk pasar Eropa dan Jepang mereka konsen terhadap itu karena punya sertifikat asal usul kayu tidak dipertanyakan lagi,” jelas 

Pemerintah kata Politisi PAN ini sejak 2009 berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 20 persen. Caranya dengan menghentikan ijin baru HPH . “ saat ini tersisa 35 persen hutan primer di Indonesia. Tidak ada konsensi, bagi HPH yang masih berjalan, kita lakukan pengawasan lebih ketat, penebangan dilakukan dengan pola tebang pilih,” jelasnya.

Sementara itu Andrew optimis dengan pengelolaa tata usaha kehutanan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, hutan Indonesia akan lebih baik. “ Kerjasama selama ini, bukti bahwa Indonesia ingin mengelola hutanya akan terus lebih baik,”ucapnya.

Ia juga mengaku kagum dengan program penataan usahaan yang dilakukan PT Balikpapan Forest Industri dan KEmenhut Indonesia. Bukti ini dilihat dari proses penanaman kembali di arael HPH yang dikelola investor dari Korea Selatan ini.

Setidaknya Ia melihat langsung pohon jenis meranti diameter 80 cm yang berusia enam tahun yang ditanam kembali di areal KM 40 kelurahan Sotek. Bahkan Andrew dengan inisiatifnya memasuki hutan di KM 40 dengan ketinggian 45 derajat untuk melihat meranti berdiameter 1 meter yang berusia puluhan tahun. “ Yes, wonderful,” ucap Andrew.

Pada kesempatan yang sama Direktur Bina usaha Kehutanan dan hasil hutan Kementerian Kehutan Listya Kusumawardanah mengatakan dengan ada SVLK maka asal usul kaya termasuk jenis kayu dan dari mana kayu itu dapat diketahui dengan jelas dan transparan melalui www.PUHH.dephut.net 

“Secara legalitas dan kesinambungan dari perusahaan kayu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan benar –benar positif bagi pengelolaan tata usaha kehutanan,” jelas Listya.

Selain mengunjungi penampung kayu di KM 53 kelurahan Sotek ditempuh dengan menggunakan speedboat selama 30 menit dan dilanjutkan dengan jalan perjalan melalui pelabuhan logpond PT BFI. Kemudian dilanjutkan jalan darat menyusuri jalan perusahaan sejauh 53 kilometer untuk sampai di penampung kayu PT BFI.

Rombongan juga sempat melakukan penanaman pohon dan melihat langsung sejumlah pohon meranti yang telah berusia 6 tahun. Kemudain rombongan menggelar dialog singkat dengan masyarakat sekitar hutan kelurahan sotek, dan terakhir rombongan menteri juga mengunjungi pabrik plywood milik Korindo yang juga mengelola HPH melalui PT BFI yang juga ditempuh melalui jalur laut di kelurahan Jenebora, PPU. 

Pabrik korea yang terletak di kelurahan Jenebora kabupaten PPU ini mulai produksi tahun 1982 berproduksi hingga saat ini. Setidaknya volume kayu plywood yang dihasilkan sebanyak 170 ribu meter kubik/pertahun dengan tujuan ekspor ke Arab Saudi (55 %), Jepang 25 persen, Eropa 9 persen dan lokal 1 persen.

ArialArial