BalikpapanNewsBalikpapan –

Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyatakan sebanyak 100 organisasi masyarakat setempat belum melaporkan pertanggung jawaban bantuan social pada 2012 lalu. Sebanyak 320 ormas memang mendapatkan bantuan social dari pemda Balikpapan.

“50 diantaranya merupakan organisasi kepemudaan dan 50 lain organisasi keagamaan,” kata Kabag Kesejahteraan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Suparman, Selasa (15/10).

Suparman mengatakan laporan pertanggung jawaban wajib diberikan pada pemda Balikpapan. Pihaknya masih menunggu penyampaian laporan pertanggujawaban dana bansos hingga Nopember 2013 ini.

Tiap ormas atau OKP yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang maupun peraturan memang diperbolehkan mendapatkan bantuan dari APBD Kota sebesar Rp 25 juta. “Besaran bantuan ya sekitar itu, jadi memang dibolehkan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri wahid mengatakan berdasarkan aturan Menteri Dalam Negeri , penerima dana bansos, saat pengajuan sudah dilengkapi dengan draft rencana RAB. Kemudian sebagai pertanggungjawaban, penerima harus menyertakan laporan penggunaan dana bansos.

Syukri mengaku akan mendorong Pemkot  agar ormas dan OKP agar memiliki niat baik menyampaikan LPJ. Apalagi pekan depan APBD Kota 2014 akan dibahas, termasuk alokasi bansos karena masuk dalam pos belanja tidak langsung.

Dijelaskannya, dari hasil audit BPK atas penggunaan APBD Kota 2012, diketahui Pemkot berhasil menghemat penggunaan dana bansos sebesar Rp 24 miliar. Karena penerima bansos turun, dari sebelumnya sekitar 400-an ormas dan OKP, turun menjadi 320.

Apalagi lanjutnya, setiap tahun persyaratan penerima bansos semakin diperketat, misalnya penerima bansos harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT).