Pilkada KaltimNewsBalikpapan –

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan Kalimantan Timur menegaska tidak mencampuri ruang politik pada pemilu nanti. Mereka tidak akan menyoal tentang dinamika politik golput jadi keinginan masyarakat setempat.

“Harus ada dasar kuat kenapa kita mengeluarkan Fatwa Haram, tidak bisa langsung keluarkan begitu saja,” kata Bidang Fatwa dan Hukum MUI Balikpapan, Anas Mukhtar, Rabu (5/2).

Mukhtar mengatakan komisi fatwa punya mekanisme tersendiri dalam penetapan suatu permasalahan dalam kaca mata Islam. Fatwa haram harus memperoleh persetujuan dari seluruh anggota komisi fatwa.

Namun demikian, Muhktar menghimbau agar masyarakat tetap memberikan aspirasi politiknya dalam proses pemilu nanti. Menurutnya proses pemilu punya arti penting dalam menetapkan rel pembangunan pada lima tahun kedepan.

Masyarakat pemilih juga harus mengenal para calon yang nantinya akan mereka dukung. Masyarakat harus memastikan calon bersangkutan mampu mengemban aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Angka golput masyarakat Kalimantan Timur terus meningkat dalam pemilukada terakhir. Saat pemilihan wali kota Balikpapan masyarakat yang berpartisipasi hanya sekitar 67 persen, kemudian pemilihan Gubernur turun menjadi 59 persen.