Anggaran Perjalanan Dinas Mencapai Rp18 triliun Per Tahun
15 May 2012
Ditetapkan Jadi Tersangka, Bupati PPU Tidak Tahu
15 May 2012

Moratorium PNS Tidak Berlaku Tegas Bagi daerah

Balikpapan -

Moratorium pegawai negeri sipil (PNS) ternyata  tidak berlaku tegas bagi daerah. Pasalnya, daerah boleh saja melakukan perekrutan dengan syarat penggunaan APBD tidak melebihi 50 persen bagi anggaran belanja pegawai.

“Daerah bisa melakukan rekrut PNS regular tapi ada dua syaratnya anggaran belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen. Makanya kurangi belaja  perjalanan dinas, rapat kerja diluar dikurangi,” terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, siang tadi.

Syarat kedua  menurut  Menpan, saat ini tengah mendidik dan melatih 4500 orang sebagai analis jabatan. Tenaga inilah yang nantinya melakukan pemetaan jabatan di daerah.

“Saat ini baru 3200 orang yang kita didik. Nanti mereka lah yangmembuat analisa jabatan dan merekrut pekerja tetap. Jadi kantor Mempan melayani permintaan formasi jabatan apabila ada peta jabatan yang perlu dianalisa,” jelas Azwar.

Saat ini  jumlah PNS seluruh Indonesia  berjumlah  4,7 juta orang namun kini berkurang  menjadi 4,570 juta PNS  karena sebanyak 125 ribu telah memasuki pensiunan. “Tahun lalu kita benar-benar tidak rekrut PNS. Yang pensiun itu sekitar  125 ribu orang. Kita akan rekrut tahun ini sesuai kuota yang pensiun 125 ribu,” tuturnya.

Soal masih minimnya daerah yang mendapat oioni penilaian BPK yakni wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Mempan menargetkan pada 2014 mendatang seluruh daerah utamanya provinsi  setidaknya 100 persen memperoleh WTP.

“Sekarang ini kan mungkin karena tidak peduli dan tenaga akuntan kurang  bisa ambil tenaga akuntan kalau bisa dari BPKP.  Target 100 persen tahun 2014 harus WTP sekarang kita kasih uang terus digunakan kan kewajibanya laporkan penggunaan masa  nggak bisa kewajiban itu. Laporankan sesuai UU.  Kita targetkan 2014 sudah 100 persen daerah dapat WTP,” tandasnya.

Pada tahun 2009 laporan keuangan dari BPK kepada lembaga  di pemerintahan pusat  yang mendapat opini WTP sekitar 2,8 persen  tahun 2009 lalu namun  sekarang mencapai  telah mencapai 3 persen.

“Tahun 2010 Opini WTP pusat  itu 3 persen  sedangkan daerah hanya  2 pesen. Seharunya tahun 2011 seharusnya lebih tingginya tapi belum keluar datanya. Sedangkan untuk  Laporan Akuntabilitas  Kinerja
(Lakib) untuk pusat itu 62 persen atau nilai C ke atas, untuk provinsi 63 peresen sedangkan untuk  daerah-darah tingkat dua itu baru 12 persen. Nah ini kita kejar daerah supaya Lakibnya bagus,” paparnya.

Provinsi Kaltim diakui Azwar, untuk Lakibnya masuk pada nomor dua secara nasional atau nilai B setelah Provinsi Jawa Tengah.“ Kalau tingkat dua belum ada yang dapat B,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *