Sehingga dapat melakukan perawatan  pemeliharaan terhadap pembangunan fasilitas dan infrasatruktur yang disediakan Pemkot Balikpapan. “Kita lagi siapkan badan pengelola, kalau sekarang ini masih dibawah Disperindagkop ada penanggungjawabnya,” ujar Bahrun usai Hearing dengan Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Rabu (14/3).

Menurut Bahrun, sejak 10 tahun lalu mulai  didirikan, dari luasan KIK Somber  9 hektar  baru dikembangkan seluas tiga hektar. “ Itu lengkap dengan fasilitasnya, semua berjalan bertahap sejak jaman pak Tjutjup, pak Imdaad hingga sekarang ini,” katanya.

Luasan lahan tiga hektar ini ditempati oleh usaha kecil tahu tempe  dan  telah dilengkapi infrastruktur fasilitas seperti jalan, gudang dan drainase, jaringan listrik , pengolahan  air limbah dan air bersih dengan lima sumur bor  dan ditempati sekitar 60 pengusaha tahu tempe.

“ Kedepan nantinya ada 14 jenis usaha kecil yang akan kita bina dan kembangkan untuk masuk ke KIK Somber,” ungkapnya.

Bahrun mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2013 di enam hektar luasan KIKS yang belum terbangun sehingga 58 pengusaha dari 14 jenis industri  yang masih beroperasi di luar kiks dapat masuk.

Bahrun berharap dengan ditetapkanya KIKS menjadi kawasan industri mandiri  ketergantungan terhadap APBD dan infrastruktur dapat berkurang  serta membeirkan kontribusi pendapatan asli daerah .

“Selama ini memang belum pernah berikan PAD hanya penarikan sewa tanah pemkot kepada 60 unit usaha tahu tempe. Kedepan ini akan beri kontribusi PAD apalagi nanti kalau sudah ada badan pengelola,” harapnya.

Sementara Ketua Komisi II Fatly Parakasi menyambut positif KIKS yang akan menjadi kawasan industry Mandiri. Diharapkan nantinya pemkot dapat menarik PAD dari kawasan KIKS ini seiring dengan akan dibentuknya lembaga pengelola.

“Tentu pengembangan kawasan KIKS ini ada enam hektar yang belum tergarap,  ini akan kita evaluasi. Kan sudah ada fasilitas lengkap. Kita harapkan ini juga makin memantapkan posisi Balikpapan dalam pengembangan sector industry kecil yang mandiri,” ujarnya.

Selain itu kedepan, keberadaan KIKS juga harus dilengkapi pengunaan teknologi yang maju tidak hanya ada sehingga memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. “ ini memang perlu dibahas kembali bersama pemkot dan dewan serta masyarakat industry kecil yang terlibat didalamnya,” katanya.