Istana Kesultanan BulunganNewsBalikpapan –

Kesultanan Bulungan tidak terkenal seperti halnya Kerajaan Majapahit, Pajajaran apalagi Mataram yang kini masih eksis menjadi cikal bakal Daerah Istimewa Yogjakarta. Tidak banyak yang tahu, bahwa dulunya ada suatu kerajaan besar di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yang bernama Kesultanan Bulungan.

Padahal sejarah Kesultanan Bulungan teramat panjang – dimulai pada tahun 1771 silam dimasa pemerintahan Sultan Amril Mukminin yang berasal dari Sulawesi. Wilayah kekuasaan kerajaanya sangat luas meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara bahkan hingga mencakup Sabah Malaysia dan Sulu Filipina.

Tiga belas generasi raja raja Kesultanan Bulungan saat itu memerintah dengan bergelimpangan kekayaan hasil hutan, sungai dan laut perbatasan Kalimantan. Keluarga kerajaan dan masyarakat asli Suku Kayan tidak pernah merasa kekurangan apapun dalam mensejahterakan seluruh rakyatnya.

“Lapar, tinggal menangkap udang sebesar lengan anak anak dan memancing ikan patin sebesar guling di Sungai Palas. Hewan dan buah buahan sangat gampang ditemui saat itu,” kata Pemangku Sultan Bulungan, Datuk Abdul Hamid saat ditemui di istana Kesultanan Bulungan, Selasa (15/12).

Selama ratusan tahun sejak 1771 hingga 1938 Kesultanan Bulungan masuk masa kejayaanya. Meskipun tanpa menarik upeti dari penduduk di wilayahnya – kesultanan yang berada di tepi Sungai Palas ini mampu membentuk pemerintahan kerajaan sederhana yang dipimpin seorang menteri. Kesultanan Bulungan juga memiliki ratusan pasukan terlatih bersenjatakan senapan hingga meriam yang dipergunakan mengusir perompak yang marak di perbatasan.

“Susunan pemerintahan kerajaan kami cukup lengkap dari pengawal hingga menteri yang mengatur pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.

Masuknya negara kolonial  Belanda di Kalimantan juga tak mampu menggoyahkan eksistensi Kesultanan Bulungan saat itu. Keberadaan tentara penjajah ini malahan seperti memperkuat pertahanan dan keamanan Kesultanan Bulungan melawan kerajaan lain di sekitarnya.

“Lain halnya dengan kerajaan lain di Indonesia, kami disini berkawan dengan Belanda. Mereka baik pada kami dan menawarkan keamanan Kesultanan Bulungan. Itu yang membuat ada perjanjian keamanan yang disepakati antara Kesultanan Bulungan dengan Belanda,” papar  Hamid.

Sebagai gantinya, Belanda punya hak mengeksploitasi sumber daya alam minyak dan gas di Tarakan yang saat ini dalam kekuasaan Kesultanan Bulungan. Belanda juga membagikan hasil alam ini pada Kesultanan Bulungan yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan termasuk membiayai jalannya pemerintahan saat itu.

“Kami senang saja saat itu, karena memang saat itu hanya tahu soal ikan, hewan dan buah buah saja yang melimpah. Mendapatkan hasil bagi hasil dipergunakan untuk membangun istana, membeli meriam hingga pendidikan ke Negara Belanda bagi keluarga kerajaan,” ungkapnya.

Hingga tidak mengherankan Kesultanan Bulungan bergeming kala Soekarno – Hatta memplokamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Masuknya tentara Jepang lewat Filipina juga tidak menggoyahkan pemerintahan Kesultanan Bulungan.

“Sejujurnya, kami ada kedekatan emosional dengan Belanda dan Jepang. Kondisi saat itu beda halnya dengan di Jawa dimana ada kemiskinan, kerja paksa dan penindasan Belanda dan Jepang pada rakyat. Disini semua baik baik saja dan kerjasama berjalan baik,” tuturnya.

Kesultanan Bulungan bergabung dalam Negara Indonesia usai pelaksanaan konvensi Malinau yang dihadiri seluruh raja raja nusantara pada 7 Agustus 1949. Kerajaan kerajaan nusantara ini mengakui kedaulatan dan selanjutnya menyatakan diri menjadi bagian wilayah dari Pemerintah Indonesia.

“Presiden Soekarno kemudian menunjuk kami sebagai kepala daerah di wilayahnya masing masing,” ujarnya.

Konfrontasi melawan Malaysia akhirnya menjadi cikal bakal kehancuran Kesultanan Bulungan yang dianggap berafiliasi dengan negeri jiran tahun 1964 silam. Petinggi tentara di Kalimantan menuduh seluruh keluarga Kesultanan Bulungan membantu berdirinya negara Malaysia yang mendapatkan dukungan dari Inggris.

“Brigadir Jenderal Suharyo memerintahkan anak buahnya membantai kami tanpa alasan yang jelas. Setidaknya 50 keluarga saya di eksekusi di Tarakan karena dianggap membantu Malaysia, termasuk keluarga raja tertua, Raja Muda,” katanya

Tentara bersama rakyat kemudian menjarah seluruh harta benda Kesultanan Bulungan yang terdiri ratusan benda benda antik dari China dan Eropa. Istana kerajaan yang berusia ratusan tahun dilahan seluas 6 hektare juga dibakar tanpa meninggalkan bekas sekepingpun.

“Bangunan sekarang ini dibangun Pemda Bulungan sesuai bentuk istana kesultanan yang dulu,” paparnya.

Datuk Abdul Hamid menjadi salah satu keluarga Kesultanan Bulungan yang kini masih tersisa. Dia sendirian berjuang dalam mempertahankan warisan sejarah Kesultanan Bulungan yang nilai kebesarannya sebenarnya tidak kalah disandingkan kerajaan lain di nusantara.

Sudah berulang kali Datuk Abdul Hamid menyurati para pemimpin pemerintah sejak zaman Abdurahhman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keturunan raja terakhir ini hanya memohon agar pemerintah menjaga tapak tapak sejarah Kesultanan Bulungan seperti halnya Kerajaam Mataram yang kini beralih jadi Yogjakarta. Permintaanya juga tidak memberatkan yaitu membangun kembali istana Kesultanan Bulungan, Lamin hingga makam keluarga raja di kawasan Gunung Putih.

“Kami hanya ingin agar peninggalan sejarah Kesultanan Bulungan bisa terawat. Potensinya juga bisa menjadi obyek wisata sejarah di Kaltara di masa mendatang,” ujarnya.

“Kami meminta bantuan dana Rp 1,4 miliar untuk renovasi istana dan lamin Kesultanan Bulungan. Sedangkan Rp 1,9 miliar untuk renovasi makam keluarga kerajaan di Gunung Putih,” imbuhnya.

Datuk Abdul Hamid beranggapan pemerintah harus mampu menjaga warisan sejarah Kesultanan Bulungan ini yang kekuasaanya sudah dihibahkan pada negara sejak konvensi Malinau pada 66 tahun silam. Menurutnya secara defacto ahli waris Kesultanan Bulungan kini masih berhak mencabut kembali pelimpahan kekuasaanya yang dulu diberikan pada Pemerintah Indonesia.

“Kalau memang tetap dihargai, lebih baik kami cabut kembali hak kekuasaan Kesultanan Bulungan dari Indonesia,” tegasnya.