Dahlan Iskan menyatakan pihaknya saat tengah mengkaji sejumlah lahan yang tersebar di Kaltim untuk program 100 ribu hektar sawah baru. “ Kita memulai 100ribu  sawah nanti PT SHS besaranya 40 ribu hektar, PT Sriwijaya 30 ribu, PT Pertani 30 ribu hektar. Dirutnya turun tangan sendiri keliling ke Paser, Berau, Kubar,  besok saya kedaerah itu lihat kenyataan dilapangan pakai heli,” terangnya.

Menurut Dahlan, program ini dinilai penting dan harus sukses,  karena itu sudah waktunya beras ditangani oleh korporasi bukan lagi hanya cara tradisional. Ia juga menyebut persoalan beras jika tidak ditangani bahkan menimbulkan krisis beras dapat memicu stabilitas politik dan ekonomi di masyarakat.

“ Pemikirannya   kita ini  malu import beras terus. Kalau ada apa-apa seperti  krisis beras Implikasi beras pada politik. Kebanggaan ekomoi dan politik tidak ada lagi kalau terjadi krisis beras. Beras itu penting, kaitannya dengan inflasi tahun 2011 lalu kita dapat tekan  3,9 pesen. Dan ini  inflasi terbaik. Karena kita gelontorkan 500 ribu ton raskin dan OP . jumlah yang kita gelontorkan sebanyak itu itu sepanjang sejarah,” jelasnya.

Karena itulah Dahlan menilai BUMN harus langsung menangani persoala beras. Apalagi saat ini otonomi daerah, peran Menteri pertanian tidak all out seperti dulu. “ Seharusnya bupati dan gubernur yang berperan jaga stabilitas beras. Saya ragu kalau sekarang ini ada bupati yang cinta sawah,” tuturnya.

Karena ini menyangkut uang perusahaan kata Dahlan maka pertanggungjawan berbeda dengan uang APBN. Uang BUMN ini akan lebih rumit dan pertanggungjawaban harus melihat dari sisi perusahaan. Untuk itu pihaknya akan   melakukan kajian selama satu bulan.

“ Harus sukses dan kita minta ada kajian 1 bulan ini kita putuskan  program ini di Kaltim atau tidak. Atau daerah lain. Sayang  memang kalau Kaltim tidak rebut Rp9 trilyun ini,” ucapnya.

Prakteknya nanti BUMN yang ditunjuk yakni PT SHS, PT Pertani dan Pusri Holding akan menguasai lahan persawahan itu dengan membuat sertifikat kepemilikan. “ Kita minta gubernur dan buapti untuk bantu ini. Karena kita toh ini negara. kenapa ini harus dimiliki. Sertifkat ini belajar dari pabrik gula sekarang ini semua susah karena tidak ada lahan, sehingga BUMN gula kesulitan memperoleh lahan bebas,” tandasnya.

Jika program 100 ribu  hektar cetak sawah baru ini sukses, Kementerian BUMN ini akan programkan tahap II yanki cetak sawah  200 ribu hektar. “Yang berikutnya ini kita terbuka skema apapun, kerjama lagnsung dengan rakyat,” katanya.

Sementara Gubernur Awang faroek menyatakan optmis program ini dapat terlaksana di Kaltim dan pihaknya siap untuk mengalokasikan lahan yang cetak sawah bar. “ Kalau pak Menteri All out kita akan lebih all out,” ucapnya. Program ini kata Awang harus melibatkan masyarakat karena selama ini investor yang masuk cendrung mengesampingkan rakyat.

Awang mengatakan Kaltim telah menyiapkan  lahan sekitar 200 ribu  hektar yang saat ini kenyataan terdapat 300 ribu hektar yang tersebar di 10 kabupaten seperti diantaranya di kabupaten Bulungan, PPU, Kubar, Nunukan, Kukar, KTT,  Berau.