Kilang Pertamina BalikpapanNewsBalikpapan –

Provinsi Kalimantan Timur memangkas 50 persen bantuan bagi provinsi pemekaran Kalimantan Utara.  APBD Kalimantan Timur mengalami defisit anggaran hingga Rp 1,6 triliun pada 2014 ini.

“Anggaran kita alami defisit pada tahun 2014,” kata Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim, Nikolas Pangeran, Selasa (25/2).

Nikolas mengatakan Pemprov Kaltim terpaksa memangkas berbagai anggaran pengeluaran. Salah satunya memangkas 50 persen anggaran bantuan untuk provinsi pemekaran Kalimantan Utara.

Selain memangkas anggaran Kaltara, opsi lainnya yang akan dilakukan kemungkinan akan memangkas anggaran untuk proyek-proyek besar diantaranya pembangunan jembatan Pulau Balang, jalan Tol, Stadion Balikpapan dan Bandara Samarinda.

“Memangkas mata anggaran hingga 17 persen dan anggaran untuk Kaltara 50 persen,” paparnya.

DPRD Kaltim, menurut Nikolas belum memutuskan akan mengambil opsi atas defisit anggaran daerah.

Dijelaskannya, defisitnya APBD Kaltim 2014 disebabkan, karena salah perencanaan dalam menghitung pendapatan. Rinciannya yakni kekurangan pemasukan dari dana perimbangan Rp 715 miliar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari APBD 2013 sebesar Rp 841,9 miliar, dan pendapatan daerah lainnya Rp 56 miliar.

“Kalau kita meminta tambahan (ke Pemerintah Pusat) memang tidak segampang itu kalau saat ini,” paparnya.

Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi mengatakan, defisit anggaran yang dialami Kaltim karena kekurangan dana belanja daerah. Harga jual minyak internasional yang rendah menjadi salah satu pemicu target realisasi dana perimbangan tak sesuai target.

Harga jual minyak mentah dunia, menurutnya, turun dari USD 107,20 pada tahun lalu menjadi USD 105,8 per barel, atau turun USD 1,40 per barel. Penurunan harga memengaruhi asumsi anggaran dalam struktur APBN.

Kondisi ini berdampak kepada asumsi APBD di daerah penghasil minyak dan gas termasuk Kaltim. Menurutnya, hal itu belum diperparah dengan lifting minyak di daerah penghasil yang turun yang memengaruhi pendapatan dana perimbangan.

DPR RI mengesahkan belanja negara sebesar Rp 1.842,45 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya Rp 1.667,14 triliun sehingga anggaran defisit Rp 175,31 triliun.