Joko Widodo OrasiNewsBalikpapan –

Provinsi Kalimantan Timur sudah mendeklarasikan tuntutan otonomi khusus pada pemerintah pusat.  Tuntutan ini langsung memperoleh respon positif  dari Presiden Joko Widodo yang memanggil seluruh kepala daerah di Kaltim.

“Presiden mengundang seluruh wali kota dan bupati di Kaltim untuk bertemu di Jakarta,” kata Wakil Wali Kota Heru Bambang, Rabu (7/1/2015).

Pemerintah Kota Balikpapan, kata Heru sudah menerima surat undangan dari Sekretariatan Negara yang dijadwalkan pada pekan depan. Masing masing daerah nantinya akan diminta menyampaikan permasalahan yang terjadi melatari tuntutan otonomi khusus Kaltim ini.

Heru menyarankan agar Kota Balikpapan mempersiapkan data data kongkrit seputar dukungannya pada tuntutan otonomi khusus Kaltim. Data data diperlukan agar pemerintah pusat bisa memahami berbagai permasalahan sudah terjadi di Balikpapan.

Heru mencontohkan posisi Balikpapan sebagai daerah pengolah BBM untuk kawasan Indonesia timur dan sekitarnya. Meskipun menanggung resiko keberadaan kilang kilang BBM, menurutnya Balikpapan tidak memperoleh keadilan dana perimbangan sector migas.

“Contoh kitakan kilang minyak begitu besar, kelihatan melimpah ruah, Balikpapan kota minyak. Ngak tahu kalau Balikpapan ini gak dapat apa-apa,” tuturnya.

Namun demikian, Heru meminta agar perjuangan otonomi khusus dilaksanakan secara elegan sesuai prosedur berlaku. Dia enggan bila tuntutan nantinya dilakukan dengan mengganggu berbagai sarana fasilitas umum masyarakat.

“Kalau sowan langsung bersama-sama  ke presiden, ke menteri dengan didampingi wakil-wakil kita di pusat. Itu saya setuju,” terangnya.

Menurutnya pemprov bersama daerah dan wakil kaltim di pusat, harus kompak dalam menyuarakan perjuangan otsus sehingga satu suara ini menjadi gaung yang perlu dipertimbangkan oleh presiden.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy mengaku akan meminta dukungan politis dari DPRD Balikpapan dan paguyuban masyarakat. Dia segera menggelar pertemuan dengan elemen masyarakat kota setelah perayaan HUT Provinsi Kaltim.

“Segera kita lakukan. Mungkin dalam satu-dua  hari ini.  Tapi sebelum pertemuan kita berharap suara dukungan bersama DPRD dan lembaga sudah kita buat untuk disampaikan kepada gubernur,” katanya.

 

Dukungan ini kata Rizal sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat akan kepedulian yang tinggi agar pemerintah pusat merespon  aspirasi yang diinginkan masyarakat Kaltim.