“Ini kita kaji perda pelayanan publik. Banyak sekali mereka yang ajukan ijin sampai 3 bulan baru dapat ijinnya,” kata ABS.

Perijinan yang berbelit dan lama kata ABS, sangat mempengaruhi percepatan pembangunan kota Balikpapan padahal kota ini berkembang dari jasa, perdagangan. “ Karena itu tidak boleh lagi kedepan ijin-ijin ini harus menunggu lama sampai tiga bulan,” ucapnya.

ABS juga menyayangkan soal pembangunan infrasktruktur kota yang belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat. “ masih banyak lingkungan masyarakat yang jalanya belum baik. Seandainya ada kecelakaan akibat infrasturktur jalan maka pemerintah harus ikut bertanggungjawab,” terangnya.

Namun ia mengakui, persoalan pembangunan infrastruktur tidak bisa semua dibebankan pada APBD Kota Balikpapan melainkan gabungan dari sumber dana provinsi termasuk pusat serta peran masayarakat. Pembangunan infrakstur yang mendukung pelayanan masyarakat juga kata ABS harus dipenuhi seperti RSUD, pembangunan kantor dinas dan pembangunan Gedung kebudayaan untuk semua paguyuban.

Selain itu ABS juga menyoroti soal pentingnya reformasi birokrasi sipil yang juga sangat menentukan berjalan pemerintah yang berbersih, transparan dan akuntabel. “ Karena itu perlu bimtek dan peningkatan SDM pegawai yang untuk menunjang peningkatan pelayanan. Karena jujur saja SDM yang ada sekarang ini masih kurang menunjang,” tandasnya.