Investasi Swiss-BelhotelI Balikpapan Rp 32 M
12 January 2012
Lahan Seluas 40 H Institut Teknik Kalimantan
12 January 2012

Diknas Balikpapan Hanya Kelola Rp 24 miliar

Balikpapan - Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Balikpapan tahun ini hanya mengelola anggaran sebesar Rp24 miliar dari alokasi anggaran pendidikkan Kota Balikpapan sebesar Rp429 miliar yakni Rp281 miliar untuk belanja tidak langsung (BLT) dan Rp122 belanja tidak langsung untuk sekolah. “Sisa yang banyak itu hanya untuk lewat saya. Tahun ini kita untuk belanja tidak langsung sebesar Rp281 miliar sedangkan belanja tidak langsung untuk sekolah Rp122 miliar lebih. Untuk dinas sendiri hanya Rp24 miliar,” kata Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Syahrumsyah Setia, Kamis (12/1).

Syahrum menjelaskan anggaran belanja tidak langsung meliput gaji guru yang berjumlah hampir 4000 orang, yakni untuk sertifikasi, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan guru. Sedangkan belanja tidak langsung untuk sekolah menyangkut program perbaikan sekolah, Bosda SD SMP, SMA baik kota maupun dari provinsi.

Diakuinya, dana pendidikkan Kota Balikpapan tahun ini naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 lalu hanya Rp398 miliar lebih sedangkan tahun ini Rp424 miliar. Bahkan dua tahun sebelumnya hanya Rp383 miliar.

“Tapi semua itu hanya uang lewat. Yang kita kelola didisdik itu hanya sebesar Rp24 miliar lebih,” terangnya. Jadi kalau ada yang bilang anggaran disdik sangat besar sekali, benar tapi lebih banyak prosentasinya 60-70 persen untuk belanja tidak langsung,” imbuhnya.

Sebelumnya Syahrumsyah mengatan anggaran pendidikan kota yang mencapai 30 persen dai APBD Kota Balikpapan 2012 yakni sebesar Rp1,8 trilyun. Namun kata Syahrumsyah nilai itu masih jauh dari standar pendidikan minimal terutama untuk tingkat SMA/SMK.

“ Kalau mau dilihat dari standar minimal pendidikan,  kita ini masih kurang karena kita masih dibawah standar minimal untuk nasional. Kalau SD-SMP sudah kita tapi kalau SMK belum Misalnya  soal prasarana di SMK juga masih kurang, tenaga pengajar  juga apalagi bicara penunjang lain itu masih jauh ,” ucapnya.

Menurut Syahrumsyah, apa yang dikatakan ini berdasarkan data bukan berdasarkan asusmsi.  Karena itu hasil dari pendidikan ini tidak bisa dilihat dari jangka waktu pendek tapi jangka panjang. Misalnya sertifikasi guru itu tidak bisa dilihat besok tapi jangka panjang minimal akhir tahun kelulusan siswa,” tandasnya.

Karena menurutnya kalau semua dilakukan pemenuha standar misalnya semua guru harus  minimal S1 maka ini membutuhkan biaya yang mahal sekali. “ Kita ingin proses mengajar berjalan kalau, distop yang bukan S1 akan pengaruh pada proses belajar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *