Syahrum menjelaskan anggaran belanja tidak langsung meliput gaji guru yang berjumlah hampir 4000 orang, yakni untuk sertifikasi, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan guru. Sedangkan belanja tidak langsung untuk sekolah menyangkut program perbaikan sekolah, Bosda SD SMP, SMA baik kota maupun dari provinsi.

Diakuinya, dana pendidikkan Kota Balikpapan tahun ini naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 lalu hanya Rp398 miliar lebih sedangkan tahun ini Rp424 miliar. Bahkan dua tahun sebelumnya hanya Rp383 miliar.

“Tapi semua itu hanya uang lewat. Yang kita kelola didisdik itu hanya sebesar Rp24 miliar lebih,” terangnya. Jadi kalau ada yang bilang anggaran disdik sangat besar sekali, benar tapi lebih banyak prosentasinya 60-70 persen untuk belanja tidak langsung,” imbuhnya.

Sebelumnya Syahrumsyah mengatan anggaran pendidikan kota yang mencapai 30 persen dai APBD Kota Balikpapan 2012 yakni sebesar Rp1,8 trilyun. Namun kata Syahrumsyah nilai itu masih jauh dari standar pendidikan minimal terutama untuk tingkat SMA/SMK.

“ Kalau mau dilihat dari standar minimal pendidikan,  kita ini masih kurang karena kita masih dibawah standar minimal untuk nasional. Kalau SD-SMP sudah kita tapi kalau SMK belum Misalnya  soal prasarana di SMK juga masih kurang, tenaga pengajar  juga apalagi bicara penunjang lain itu masih jauh ,” ucapnya.

Menurut Syahrumsyah, apa yang dikatakan ini berdasarkan data bukan berdasarkan asusmsi.  Karena itu hasil dari pendidikan ini tidak bisa dilihat dari jangka waktu pendek tapi jangka panjang. Misalnya sertifikasi guru itu tidak bisa dilihat besok tapi jangka panjang minimal akhir tahun kelulusan siswa,” tandasnya.

Karena menurutnya kalau semua dilakukan pemenuha standar misalnya semua guru harus  minimal S1 maka ini membutuhkan biaya yang mahal sekali. “ Kita ingin proses mengajar berjalan kalau, distop yang bukan S1 akan pengaruh pada proses belajar,” pungkasnya.