Rig South Mahakam TEPINewsBalikpapan –
Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur merasa dihukum pemerintah pusat soal pembagian dana perimbangan sector migas. Hingga kini, Balikpapan menjadi salah satu kota yang dana pembagian sector migasnya masih ditahan sebesar Rp 280 miliar.
“Dana perimbangan sector migas kami masih belum cair hingga kini,” keluh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Selasa (5/1).
Rizal mengaku tidak mengetahui alasan sebenarnya pemerintah pusat masih menahan dana perimbangan sector migas ini. Namun informasi beredar menyebutkan penahanan dana ini sebagai bentuk hukuman pada daerah daerah yang serapan anggarannya relative rendah pada tahun 2015 lalu.
“Informasinya karena daerah daerah serapannya rendah sehingga pemerintah menghukum kami ini,” paparnya.
Rizal menyebutkan sejumlah daerah lain di Kaltim yang mengalami nasib serupa yaitu Kutai Kartanegara (Rp 1 triliun), Penajam Paser Utara (Rp 400 miliar) dan Samarinda (Rp 200 miliar). Penahanan anggaran ini membuat daerah daerah kesulitan melunasi kewajiban pembayaran pembangunan para kontraktor di daerah.
Sehubungan hal ini, Rizal menegaskan serapan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan cukup tinggi pada tahun 2015 lalu mencapai kisaran 90 persen. Menurutnya Kota Balikpapan punya komitmen dalam penyerapan anggaran demi kepentingan public.
“Untungnya Pemkot Balikpapan masih punya tabungan sebesar Rp 190 miliar untuk melunasi kewajiban pemda pada pihak pihak lain,” ujarnya.
Sejumlah pemda termasuk Balikpapan, kata Rizal sudah melayangkan protes pada pemerintah pusat soal penahanan dana bagi hasil migas ini. Menurutnya dana ini sudah menjadi hak masyarakat Kaltim yang menyumbangkan pendapatan nasional dari eksploitasi sumber daya alam migasnya.