kebun raya bppBalikpapan –

Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timut selama lima tahun terakhir mengalokasikan dana Rp 9 miliar untuk pembangunan Kebun Raya setempat. Penyerapan ini terbilang hanya 10 persen dari total pembangunan kebun raya Balikpapan yang diperkirakan mencapai Rp 78 miliar.

“Tahun ini kita alokasikan Rp2 miliar untuk membuat mushola dan memperbanyak MCK,” kata Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Pemkot Balikpapan, Panti, Selasa (15/1).

Sejak lima tahun silam, kebun raya seluas 300 hektare ini sudah dibangun gedung utama penerima tamu juga untuk ekspos pameran, gerbang utama meski belum sempura dan rencananya pembangunan Para net (jugle track ,  sarana parkir, satu sumur dalam dan satu  reservoir.

“Juga sedang berlangsung pembangunan embung atau lokasi penampungan air dengan kapasitas 15 kubik,” kata Panti.

Pengawas dan Pengendalian BLH Balikpapan, Erwin menambahkan anggaran pembangunan dan pengembangan KRB berasal dari kota dan pusat.

“Dana masuk dari APBN melalui PU, terbesar pembangunan Rp26 miliar. Saat ini sudah hampir 60 persen pembangunan. Kita target selesai 2013 karena pembuatan embung  diatas lahan 3 hektar sejak 2010 silam,”jelasnya.

Erwin mengatakan anggaran 2013 dari APBD kota sebesar Rp2 miliar juga digunakan untuk lajutan pembangunan infrastruktur  drainase, toilet dan mushola.

“ Kalau untuk landscape, gazebo dan peningkatan jalan itu dari PU pusat melalui Balai wilayah Sungai III,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Suryanto mengaku belum tahu anggaran dari PU Pusat pada tahun ini  terkait bantuan infrastruktur KRB. Sebab menurutnya berdasarkan PP 93 tahun 2011 tentang kebun raya. Daerah yang mengembankan kebun raya harus didampingi oleh lembaga LIPI.

“PP 93 2011 itu menyebutkan banyak dikordinasikan oleh LIPI. Jadi  yang aktif menghubungkan kita ke PU bukan kita tapi lembaga yakni LIPI. Pemda yang kembangkan kebun raya harus didampingi lembaga yakni LIPI,” terangnya.

Adanya MoU pembangunan KRB dengan LIPI nilai Suryanto sangat positif  termasuk dalam pendampingan pengembangan infrastruktur.

“MoU ini okelah dalam rangka pendampingan tapi selanjutnya pemda mengusulkan pembangunan prasarana.  di pasal 3 ayat 12  PP itu melalui lembaga yakni LIPI.  Kita sudah kirim surat ke LIPI 2012 lalu, harusnya 2013  kita dapat anggaran kalau LIPInya aktif kalau ngak ya,” sebutnya.

PU Pusat kata Suryanto sudah menyarankan Balikpapan  mengajuan bantuan pengambangan infrastruktur kebun raya harus melalui lembaga LIPI kita sudah lakukan itu. “Kalau LIPI ajukan Ke PU pasti PU nangkap itu. Tahun 2013 lihat gambaran soal anggaran tadi belum tahu, mungkin apakah ada melalui PU sendiri. Tadi LIPI minta kita berkordinasi dengan balai  besar PU, “ ucapnya.

Menyinggung soal pemungutan tiket masuk bagi pengunjung  KRB,  Surayanto berpendapat hal itu belum bisa diterapkan. “ Karena fasilitasnya belum selesai,  track jugle belum jadi jalan setapak. Tapi soal tiket bisa saja melalui walikota tapi tidak sekarang ini,” tandasnya.

Pembangunan jalan lintasan hutan diperkirakan memakan anggaran belasan miliar mengingat panjangnya jalan lintasan ini. ” Anggaranya lupa berapa persisnya untuk jugle track. karena panjang belasan kilometer itu,” tukasnya.