Bahdin mengatakan KPK juga menemukan di kantor pengurusan SIUP belum ada himbauan soal hindari calo dalam pengurusan SIUP. “ KPK selain penilaian pada berkas juga langsung amati proses melalui candid camera. Itu ditayangkan kepada mereka,” ungkapnya.

Karenanya kata Bahdin, dalam pembinaan BPKP diminta untuk melakukan sosialisasi, asistensi, bimbingan tekhnis hingga penerapan sistem pengendalian internal pemerintah(SPIP) yang baik.

Ia menilai, tata kelola pemerintahan di Balikpapan secara umum sebenarnya masih baik. Karena Balikpapan memperoleh angka 6,2 diatas angka minimal yakni 6 dalam tata kelola pemerintahan.

Ia menambahkan, dalam survey yang dilakukan KPK belum lama ini, terdapat 90 item yang disurvey, 45 item diantarnya masih lebih bagus namun harus ada upaya peningkatan.

“Indikatornya Balikpapan selama 3 tahun dapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), harus meningkat ke WTP. Di Kaltim beluma kabupaten/kota yang memperoleh gelar WTP,” tandasnya.