Karenanya untuk mencapai target tersebut, Abdullah mengusulkan agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang produktif menggali potensi sumber-sumber PAD agar dapat diberikan intensif, seperti yang dilakukan beberapa kota di Indonesia.
“Salah satu contoh daerah yang sudah memberlakukan adalah Pemkot Palembang yang memberikan intensif sebesar Rp10 juta rupiah per bulan. Informasi ini di dapatkan pada saat anggota DPRD Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Palembang, tentu saja harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.
Sementara itu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan hanya berani menargetkan Rp 1,4 miliar. Pajak tersebut diperoleh sarang burung wallet yakni sekitar Rp1,2 miliar dan pajak potong hewan Rp400 juta.
Khusus untuk pajak sarang burung wallet, dari 257 bangunan yang mengantongi ijin hanya 16 bangunan. Sedangkan yang telah menghasilkan produksi sebanyak 154 bangunan dengan jumlah produksi mencapai 1.263 kilogram
“Memang kita kesulitan menarik pajak, khususnya untuk sarang burung wallet karena lebih banyak yang tidak memiliki ijin,” ucap Kepala DPKP Haedar.
Sedangkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Balikpapan menargetkan PAD tahun 2012 hanya Rp1,3 miliar. PAD tersebut diperoleh dari potensi wisata dan sarana olahraga yang menjadi aset Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Disporabudpar Kota Balikpapan Doortje Marpaung menuturkan, target PAD tersebut belum termasuk pada pemanfaatkan titik objek wisata yang baru, seperti kawasan Pulau Tukung dan pengembangan Pantai Manggar.
Seperti diketahui tahun 2011 Dispenda hanya berani menargetkan PAD Rp139 miliar. Namun setelah ditekan Banggar DPRD PAD akhirnya disepakati mencapai Rp289 miliar, meski akhirnya yang terealisasi hanya Rp200 miliar.
