Renovasi Bandara Sepinggan Balikpapan

Renovasi Bandara Sepinggan Balikpapan

Balikpapan –

PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan Bandar Udara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur nantinya mampu menampung hingga 10 juta penumpang pesawat. Bandara ini memang masih dalam pengerjaan proyek renovasi terminal dan landasan pacu pesawat senilai Rp 1,6 triliun.

“Karena penumpang selalu meingkat rata-rata 13% per tahun dan pada tahun kemarin sudah terakumulasi hingga 6,6 juta orang. Kami proyeksikan pada 2019 sudah mencapai 10 juta penumpang,” kata Direktur PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo, Rabu (6/2).

Tommy menargetkan penyelesaian pekerjaan dapat rampung pada Juli tahun ini untuk mengejar target operasional pada Oktober. Penambahan luas terminal menjadi 110.000 m2 diharapkan dapat menampung hingga 10 juta penumpang yang diperkirakan akan tercapai pada 2019.

Pembangunan ini untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang dalam menggunakan moda transportasi. Kondisi bandara eksisting yang terlalu penuh sudah tidak nyaman lagi untuk digunakan sehingga perluasan ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus direalisasikan.

Tommy menambahkan posisi Balikpapan yang strategis juga menjadi pendukung dalam pengembangan bandara ini, baik untuk tujuan bisnis maupun pariwisata. Melalui pengembangan fasilitas dan layanan bandara, menurutnya akan memberikan multiflyer efek bagi perekonomian Kaltim secara keseluruhan,

Gubernur Kaltim Awang Faroek mengusulkan perubahan nama Bandara Sepinggan menjadi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Menurutnya, Sepinggan merupakan nama kelurahan dimana jadi lokasi bandara sehingga dianggap kurang pantas menjadi nama bandara internasional. Merujuk pada hal tersebut, diusulkan nama Sultan AM. Sulaiman yang merupakan Raja Kutai XVII.

Dirinya berkisah, Sultan AM Sulaiman pada saat itu mampu memajukan Kerajaan Kutai hingga mampu mengembangkan Sepinggan serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan Terusan Suez. Untuk mengharagai jasa beliau, Awang mengaku telah mengusulkan nama tersebut kepada Kementerian Perhubungan.