Menurut Heri,  masyarakat yang belum memiliki rumah selama ini tinggal dirumah sewa atau kontrakan bahkan tidak sedikit mereka dalam satu rumah terdapat 2dua kepala keluarga.

“Makanya supaya jumlah backlog turun, kita ikut program pengembangan kawasan. PSU itu nanti kita mintakan ke pusat melalui pengembang perumahan. Tentunya pengembang yang tata aturan bukan yang nakal,” terangnya.

Mengenai program pengembangan kawasan ini selama tiga hari dibahas dalam koordinasi teknis antara 11 Pemerintah Provinsi, 85 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Deputi bidang pengembangan kawasan  Kementerian Perumahan rakyat Hasaddin TS  mengatakan acara kordinasi teknis mengenai program pengembangan kawasan dalam rangka menjaring isu dan permasalahan terkini terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kawasan.

 “Seperti penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahandan kawasan pemukiman, DAK bidang perumahan dan pemukiman, pemberian stimulant PSU, serta memfasilitasi pihak pemda penerima program dalam rangka singkronisasi program pengembangan kawasan,” paparnya.

Menyinggung soal backlog rumah pada tahun 2012,  Kemenpera kata Hasaddin saat ini mengalami kekurangan rumah sekitar  13,5 juta unit di seluruh Indonesia.

“Tahun ini kita rencanakan pembangunan perumahan rumah murah dan rumah tapak sederhana sebanyak 200.200 unit dengan alokasi dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sekitar Rp3-4 trilyun,” ujarnya.

Pembangunan rumah murah bekerjasama dengan pemda dan pengembengan ini diharapkan dapat mencapai target pembangunan rumah pada 2012.

“Tentunya harganya sangat murah sekitar Rp25 juta untuk kontruksi fisik rumah saja. Penentuan harga ini sudah didasari perhitungan indek kualitas kontruksi,” katanya.