Para guru pegawai negeri sipil

Para guru pegawai negeri sipil

Balikpapan –

Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur mengaku  kekurangan guru atau tenaga pengajar yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, khususnya untuk guru mata pelajaran khusus,  termasuk guru kelas yang diperkirakan jumlah mencapai 420,.

“Itu yang menjadi persoalan kita sekarang, karena sekolah-sekolah cukup banyak kekurangan  tenaga pengajar, kita sudah hitung jumlahnya cukup besar,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Balikpapan Tatang Sudirja, Jumat (15/3).

Akibat kekurangan tenaga pengajar kata Tatang, rata-rata guru terpaksa harus mengajar rangkap. Pasalnya kata Tatang, pihak sekolah tidak punya pilihan karena proses belajar tetap harus terus berjalan. Meski diakuinya, kondisi tersebut tidak baik.

“Terpaksa double-double guru-gurunya mengajar, bukan hanya dua mata pelajaran, bahkan ada guru yang mengajar sampai tiga mata pelajaran, itu problemnya yang kini kita hadapapi,” ujar Tatang.

Setiap tahun kata Tatang, guru yang masuk masa pensiun juga cukup banyak, sekitar 50 hingga 70 orang. Sedangkan jatah yang diberikan Pemerintah Pusat untuk CPNS di Kota Balikpapan tida sesuai harapan, termasuk didalamnya usulan untuk formasi guru.

Disamping, untuk mengatasi kekurangan guru, pihak sekolah menambah tenaga bantu khusus tenaga pengajar. Namun yang menjadi kendala, masalah honor karena pihak sekolah rata-rata keterbatasan anggaran.

“Itu juga persoalannya, karena sekolah juga untuk menambah naban, juga terbatas, dari mana anggarannya untuk honor naban, makanya kita sebenarnya berharap, ada tambahan untuk Balikpapan kuota CPNS nya,” ungkapnya.

Pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan hanya saja memang, kuota untuk CPNS yang menentukan Pemerintah Pusat. “Kami sudah mengusulkan, tapi memang kewenangannya di Pemerintah Pusat, tahun lalu kita hanya dikasih jatah  108, itu untuk semua formasi, termasuk guru,” bebernya.

Sebenarnya Pemkot Balikpapan memiliki rencana untuk mendatangkan guru PNS dari luar daerah untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut. “Ada rencana begitu, tapi nanti diprotes, dan bisa menimbulkan kesenjangan,” tuturnya.

“Kami sudah menguslkan, tapi memang kewenangannya di Pemerintah Pusat, tahun lalu kita hanya dikasihjatah  108, itu untuk semua formasi, termasuk guru,” bebernya, seraya menambahkan, jumlah guru PNS di Kota Balikpapan sekitar 2.000-an, sedang jumlah sekolah negeri saat ini 197.