Baik Buruk Jalan Hidup Kota Balikpapan

NewsBalikpapan –
MUSIM liburan Kota Balikpapan Kalimantan Timur sudah di penghujung tahun. Ini membuat gelisah bukan kepalang bagi Adi Prasetya, seorang warga setempat yang doyan berpetualang menikmati keindahan alam Pulau Borneo. Aktifitas traveling mengendarai mobil tuanya di tempat tempat wisata alam dipastikan akan sedikit mengalami gangguan.

“Pasti semua tempat wisata alam akan padat pengunjungnya,” keluh pria paruh baya ini yang mengaku setidaknya sempat berdomisili di lima kota Indonesia.

Selama tiga tahun berdiam di Balikpapan, Adi mengaku sudah mengenal secara mendalam kebiasaan mayoritas masyarakat setempat kala masuk liburan sekolah. Berjejal ribuan orang yang memadati wisata pantai Balikpapan, termasuk antrian mobil mobil yang mengular sepanjang jalanan kota.

Adi menyebutkan warga Balikpapan memang tidak punya banyak pilihan dalam mengisi masa masa liburannya di lokasi wisata yang murah bagi keluarga. Praktis dalam benaknya hanya ada dua lokasi wisata pantai Balikpapan yang menjadi andalan masyarakat kala ingin mencicipi keindahan alam.

“Hanya ada dua, Pantai Manggar dan Lamaru. Ironisnya, Pantai Lamaru sendiri adalah milik swasta sehingga pengelolaanya menjadi lebih baik dibandingkan Pantai Manggar yang tumbuh sendiri tanpa ada peran serius pemerintah daerah,” paparnya.

Lewat alokasi kas daerah hingga Rp 2 triliun per tahunnya, Adi berpendapat semestinya Balikpapan mampu mengelola tata kotanya dalam penyediaan sarana prasarana publik. Sektor wisata alam etnik Kalimantan, menurutnya patut memperoleh perhatian serius agar pengunjung tidak kesulitan menelusuri jati diri kota.

“Pemkot Balikpapan semestinya bisa menggali potensi dimiliki kotanya sendiri. Teman teman saya dari luar kota sering komplain saat tidak bisa melihat wisata alam liar maupun satwa Kalimantan secara langsung di Balikpapan,” ungkapnya.

Pilihan satu satunya hanya dengan mengunjungi Borneo Orang utan Survival Foundation (BOSF) Samboja yang notabene ada di Kutai Kartanegara. Area perlindungan satwa primata inipun milik organisasi lingkungan asing yang konsen pada orang utan.

“Izinnya berbelit dan lokasinya yang terbilang jauh dari Balikpapan,” ujar Adi.

Adi membandingkan Balikpapan dengan Kota Yogjakarta yang mampu mendorong kreatifitas positif warganya menjadi sarana hiburan yang asyik lagi murah. Dia mencontohkan sarana hiburan keluarga Yogjakarta seperti taman pintar, shopping center ribuan buku bekas, kerajinan perak Kota Gede hingga Pasar Burung Ngasem yang memperjual belikan berbagai jenis satwa dan tumbuhan.

“Pertama kali tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan, mosok saya melihat brosur wisata yang memperkenalkan lapangan tembak bekas PON Kaltim yang kondisinya kini mangkrak. Beda halnya dengan Yogjakarta,” paparnya.

Menurut Adi Balikpapan belum terlambat dalam pengelolaan kotanya agar nantinya tidak terbelit terlalu dalam berbagai permasalahan klasik kota lain di Indonesia, seperti macet, sampah, kemiskinan hingga tingginya angka kriminalitas. Tanda tanda ini memang sudah mulai menggejala harus dihadapi Balikpapan sejak masa 10 tahun terakhir ini.

“Tiga tahun lalu tidak separah sekarang ini. Dulu berkendara di jalan terasa lengang dan menyenangkan. Sekarang ini ada jam jam macet saat pagi hari, tengah hari dan sore hari ini,” katanya.

Pemerhati Tata Kota Balikpapan, Wahyuloh menyatakan tumbuh kembangnya suatu kota tergantung visi misi dimiliki pemimpinnya. Demikian pula soal Kota Balikpapan yang mampu menjaga irama pembangunannya dari segala godaan aktifitas pertambangannya.

“Wali kota terdahulu mampu menanamkan suatu sikap penolakan adanya praktek pertambangan di Balikpapan. Ini yang membuat keberlangsungan kota menjadi mudah kedepannya,” ujarnya.

Karenanya, jebolan arsitektur Universitas Hasanuddin Makassar ini sangat berharap Wali Kota Balikpapan mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan pendahulunya. Wahyu menggaris bawahi perlunya Kota Balikpapan segera merealisasikan pembangunan sarana transportasi umum mass rapid transit (MRT).

Menurutnya sistim transportasi MRT ini mampu menjawab permasalahan timpangnya pertumbuhan pembangunan sarana prasarana jalan dengan pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pengelolaan kota modern dunia selalu mengkedepankan pembangunan sarana prasarana umum masal yang layak guna mengatasi permasalahan kemacetan.

“Ini yang dilakukan kota New York, Paris, Singapura dan Kuala Lumpur. Perencanaan pembangunan kota dilakukan untuk masa 50 tahun kedepan. Sistim MRT akan menjadi dasar bagi pembangunan kota di masa masa mendatang. Tidak usah berpikir muluk muluk, MRT Balikpapan ini akan menjadi masa depan kota,” ujarnya.

Soal sarana MRT Balikpapan, Wahyu mengakui setidaknya pemerintah daerah harus menyisihkan anggaran hingga Rp 1 triliun – Rp 2 triliun. Permasalahan inipun mampu diakali lewat sistim pembiayaan tahun jamak selama kurun waktu tertentu proses pembangunannya.

“Kita punya anggaran Rp 2 triliun per tahunnya, kalau mampu berhemat selama beberapa tahun tentunya Balikpapan akan mampu,” paparnya.

Wahyu mengatakan Balikpapan sebenarnya dalam persimpangan antara menuju kota modern yang layak huni ataukah menjadi seperti kota kota lain di Indonesia yang sarat dengan berbagai permasalahan sosial. Selain kuatnya sektor anggaran dimilikinya, menurutnya Balikpapan punya modal dasar jarang dimiliki kota lain yakni masyarakatnya yang gampang diatur serta berjiwa positif.

“Kalau di kota asli saya, warganya selalu menolak kebijakan pemdanya. Meskipun itu positif buat keberlangsungan kota kedepannya. Lain halnya dengan Balikpapan yang warganya lebih berpikiran maju dan mau menerima perkembangan kotanya dimasa mendatang,” ujarnya.

Keberadaan MRT Balikpapan, kata Wahyu secara revolusioner akan mampu memangkas permasalahan kemacetan jalanan kota yang kini mulai menggejala. Pemerintah daerah juga bisa menelorkan berbagai terobosan extreme dalam pembatasan lalu lalang kendaraan pribadi yang memasuki Balikpapan.

“Kalau sistim tranportasinya nyaman, tentunya tidak akan susah untuk mendorong agar warganya beralih memanfaatkan sarana MRT dari pada kendaraan pribadinya. Gejala kota modern adalah ada sistim MRT, jalanan lengang sehingga pengguna sepeda maupun pejalan kaki makin banyak,” tuturnya.

Kepala Sub Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Balikpapan, Suparno mengatakan tata ruang menggariskan penetapan 48 persen kawasan produktif kota seluas 350 ribu kilometer persegi ini. Sisanya adalah kawasan lindung sebagai daerah tangkapan air konsumsi masyarakatnya.

“Seluas 52 persen adalah kawasan dilindungi seperti daerah aliran sungai (DAS) Hutan Lindung Sungai Wain dan Sungai Manggar. Termasuk pula berbagai lokasi hutan kota untuk kawasan resapan air hujan di Balikpapan,” ungkapnya.

Suparno mengakui hingga saat ini area yang belum termanfaatkan sarana produktif di Balikpapan sudah makin menipis. Kota Balikpapan memang menjadi salah satu primadona investasi sektor properti nasional yang harganya berkisar diantara Rp 350 juta hingga Rp 3 miliar.

“Sehingga kami saat ini mendorong agar pembangunan properti nantinya model vertikal bukan lagi horizontal yang tentunya membutuhkan lahan luas,” paparnya.

Namun demikian, strategi ini juga dianggap belum cukup dalam mengantisipasi pesatnya pertumbuhan Kota Balikpapan yang berpenduduk hanya 600 ribu jiwa. Berbagai rencana sudah mulai diupayakan seperti halnya pembangunan jembatan sepanjang 5,4 kilometer menghubungkan Balikpapan – Penajam Paser Utara senilai Rp 6 triliun hingga proyek coastal road seharga Rp 1 triliun.

“Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menjadi kota satelit Balikpapan sehingga konsentrasi pembangunan bisa disalurkan ke wilayah ini. Sedangkan coastal road dimaksutkan untuk memecahkan permasalahan kemacetan jalanan kota termasuk diantaranya menumbuhkan kota produktif baru di kawasan yang baru,” ungkapnya.