Buku JalankuNewsBalikpapan –
DPRD Balikpapan Kalimantan Timur mengesahkan APBD 2014 sebesar Rp 2,9 triliun setelah pandangan akhir fraksi fraksi. Paripurna dipimpin Andi Burhanuddin Solong terungkap adanya defisit anggaran dibanding pos pengeluaran rutin daerah.
“Akan dilakukan langkah penghematan secara maksimal,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Jumat (5/12).
Rizal mengaku mengirimkan surat kepada gubernur berkaitan dengan program bantuan keuangan Balikpapan. Ada sejumlah pembiayaan membutuhkan bantuan Pemprov Kaltim yaitu stadion, rumah sakit dan Balikpapan Islamic Center.
Penandantangan persetujuan dilakukan Wali Kota Balikpapan bersama unsur pimpinan legeslatif yaitu, Wahyu Hartono dan Nurhayati. Hasil persetujuan ini akan diserahkan ke Pemprov Kaltim untuk disahkan menjadi perda APBD Balikpapan 2014.
Sekretaris Kota Balikpapan, Sayid HM Fadli mengatakan APBD Balikpapan disetujui sebesar Rp 2,9 triliun dari RAPBD sebesar Rp 2,27 triliun.
Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong mengatakan defisit anggaran nantinya akan tertutup silpa anggaran tahun sebelumnya. Kondisi defisit anggaran ini memang sering terjadi dalam 8 – 9 tahun terakhir.
“Dalam 8-9 tahun ini saya melihat semua tercover,” tandasnya.
Burhan mengetuk palu persetujuan APBD 2014 setelah memperoleh persetujuan fraksi fraksi DPRD Balikpapan. Sebelumnya, dia meminta seluruh anggota menanggapi defisit anggaran Balikpapan mencapai Rp 911 miliar.
“Saya hampir 10 tahun pimpinan. Pasti didalam perjalanan itu ada Silpa yang luar biasa besar karena kadang kala bantuan-bantuan itu datang setelah penetapan APBD murni,” paparnya.
Burhan yang akrab disapa ABS mengaku bangga kepada tim anggaran DPRD dan kota atas proses pembahasan dan perencanaan anggaran 2014.
Masing masing fraksi memang banyak menyoroti soal penyerapan anggaran Balikpapan. Selain juga penyelesaian stadion, RSUD,jembatan sungai ampal, BIC. Selain itu persoalan dan saran yang soroti fraksi DPRD juga menyangkut persoalan perbaikan perizinan, IMTN, gizi buruk, hibah, pelatihan UMKM dan PKL, HIV Aids dan persoalan Aset.