Menurutnya, permasalahan birokrasi saat ini adalah belum optimal dan profesional aparatur negara sehingga belum mampu memberikan pelayanan prima. Selain itu, masih banyak ditemukan penyelewenagan dan penyalagunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintahan. Mulai tahun 2012 hingga 2013 akan diprogramkan sejuta PNS yakni dengan memberikan pelatihan peningkatan kinerja kepada 500 ribu orang PNS tiap tahunnya dengan jumlah anggaran Rp 6 Trilliun.
“Selain itu, kedepan akan dilakukan penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sebagai upaya dalam menciptakan reformasi birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani. Nah Kaltim dinilai sudah siap untuk program ini,” tukasnya.
Ia mengungkapkan, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di kabupaten dan kota juga masih sangat rendah, yakni hanya 12,78 persen angka ini naik dibanding tahun 2010 lalu yang sebesar 4,26 persen. Tingkat Provinsi sudah mencapai 63,33 persen dari 31,03 persen tahun 2010. Lalau, sedangkan Kementerian sudah diatas 80 persen.
“Kinerja birokrasi daerah ini masih sangat rendah hanya 12,78 persen,makanya kita genjot bagaima angka ini terus mengalami kenaikan. Makanya kedepan kita Sekda itu akan menjadi pembina PNS yang akan dipilih oleh mekanisme yang diatur oleh negara yang bebas dari KKN dan pengaruh politik. Masa daerah sudah mengalokasikan 20 persen anggaran, tapi mutu pendidikan tidak berubah,”nilainya.
Abubakar menambahkan, dalam mempercepat reformasi birokrasi diperlukan berbagai langkah diantaranya, yakni penataan struktural birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi dan promosi secara terbuka, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur negara.
Kedatanmganm Azwar di Balikpapan untuk menghadiri acara Peningkatan Kualitasn laporan keuangan daerah melalui Birokrasi yang akuntabel untuk wujudkan pemerintahan yang bersih. Acara dihadiri 38 kepala daerah kabupaten dan kota termasuk tiga provinsi Kaltim, Kalsel dan Sulteng dengan BPK, KPK, BPKP, Keja di hotel Grand Sinyiur.
