“Padahal kebutuhan Kaltim itu sekitar Rp30 triliun, terutama untuk membangun infrastruktur, membangun sarana dan prasarana,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Menjadi anak nakal, jelas Nanang, adalah dengan tidak menerima begitu saja pemberian pusat atau melaksanakan begitu saja kebijakan pusat yang nyata-nyata merugikan daerah.

Bahkan, ujarnya, undang-undang masih bisa disanggah dengan mengajukan judicial review atau peninjauan ulang atas pasal-pasal tertentu dari UU tersebut yang dianggap merugikan daerah.

Kalimantan Timur tengah menggugat pasal 18 (e) dan (f) UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kaltim menyetor dana PDRB ke pemerintah pusat selama 2010 lalu sebesar Rp320 triliun, yang didominasi dari sektor minyak dan gas bumi. Mengacu undang-undang tersebut, Kalimantan Timur hanya memperoleh 15-17% dari total PDRB   atau lebih kurang Rp54 triliun. Itu pun dengan hanya menerima Rp12,4 triliun, berarti hanya 4 persen.

“Saya juga minta kepada rekan-rekan pers untuk tidak segan memberitakan seperti kerusakan infrastruktur atau malah ketiadaan sarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain agar bisa jadi bahan kami sebagai wakil masyarakat Kaltim untuk berjuang dan memperjuangkannya perbaikan dan pengadaannya kepada pemerintah pusat,” kata Nanang lagi.

Dengan dipecahnya Papua menjadi dua provinsi, Kaltim kini provinsi terluas di Indonesia . Luasnya mencapai 20.865.774 hektare dengan luas daratan 19.844.117 hektare dan lautnya dihitung hingga 12 mil dari garis pantai terluar 1.021.657 hektare

Berkenaan dengan Papua, menurut Nanang, Papua sesungguhnya contoh yang bisa dianggap berhasil dari perjuangan mendapatkan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat. Seperti dikatakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla di beberapa kesempatan, Papua kini menerima 70 persen dari PDRB-nya dan hanya menyetor 30 persen ke pusat.

“Soal kenapa Papua masih bergolak, kemiskinan dan infrastruktur yang jelek atau bahkan tidak ada infrastrukturnya, itu persoalan lain lagi,” kata Nanang. Yang jelas, untuk membangun dan sejahtera diperlukan uang. “Dan sesungguhnya uang Kaltim itu banyak, cuma tidak dikuasai sendiri,” akhir Nanang.