Tumpang Tindih Izin di Kaltim
18 March 2014
Pendapatan Asli Balikpapan Rp 150 M
19 March 2014

Anggaran Minim Ombudsman Dikeluhkan

Aksi PNSNewsBalikpapan –

Ombudsman RI mengeluhkan soal minimnya kucuran anggaran pemerintah dalam pengawalan prinsip layanan publik masyarakat. Ombudsman memperoleh anggaran sebesar Rp 66 miliar yang dipergunakan untuk program kerja selama setahun.

“Kami mendapatkan dana Rp 66 miliar dari pemerintah,” kata Anggota Ombudsman RI Pranowo Dahlan di Balikpapan, Rabu (19/3).

Pranomo mengatakan dana yang cair tersebut hanya seperenam dari pengajuan awal sebesar Rp 300 miliar. Malahan, anggaran Ombudsman tahun ini turun dibandingkan sebelumnya mencapai Rp 67 miliar.

“Idealnya anggaran kami adalah Rp 250 miliar dalam setahun,” paparnya.

Pranowo menyatakan anggaran saat ini tidak mencukupi program kerja Ombudsman yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Ombudsman mendirikan 32 kantor perwakilan provinsi yang masing masing beranggotakan 3 orang komisioner.

“Kantor kami ada 32 perwakilan di seluruh Indonesia. Tentunya membutuhkan anggaran besar,” tuturnya.

Minimnya anggaran membuat Kantor Ombudsman masing masing provinsi menerapkan kebijakan penghematan dalam pelaksanaan program kerja layanan publik. Pranowo mencontohkan Kantor Ombudsman Kaltim yang kesulitan menjangkau sejumlah kota yang berada di perbatasan dengan Malaysia.

“Untuk berangkat ke Tarakan saja kesulitan kantor kami di Balikpapan. Anggarannya tidak ada,” ungkapnya.

Sebagai lembaga pencegahan, Pranowo berpendapat Ombudsman semestinya rajin mensosialisasikan Undang Undang Tentang Pelayanan Publik di masing masing pemerintah daerah. Pemerintah provinsi masih awam dalam memberikan pelayanan publik maksimal pada masyarakat.

“Hanya sekitar 6 – 7 provinsi saja yang sudah menghargai keberadaan Ombudsman di daerah. Sisanya masih belum memahami keberadaanya,” ujarnya.

Sehubungan itu, Pranowo hanya berharap pada alokasi pembahasan anggaran perubahan APBD 2014 di akhir tahun nanti. DPR RI dan Menteri Keuangan setuju untuk mendukung alokasi anggaran diajukan Ombudsman.

“Sebelumnya DPR RI dan Menteri Keuangan setuju anggaran kami sampaikan. Namun fakta yang cair ternyata hanya seperenam dari pengajuan anggaran Ombudsman,” sesalnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *