Tersangka Buron, Kasus Korupsi Balikpapan Sidang In Absentia
21 December 2011
Ribuan Guru Honor Balikpapan Terancam Tak Bergaji
21 December 2011

Alat E-KTP Belum Ada di Balikpapan

Balikpapan – Pemerintah Balikpapan Kalimantan Timur mengeluhkan pelaksanaan program E-KTP yang masih terkendala distribusi peralatan software dan hardware dari Kementerian Dalam Negeri. Keluhan pemerintah daerah ini disampaikan dalam kunjungan anggota DPR RI Komisi 2 ke Balikpapan. “Kami belum menerima alat sidik jari dan perekam mata dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Rabu (21/12).

Padahal dalam perencanaanya, Rizal mengatakan kementerian berjanji akan mendistribusikan peralatan E-KTP pada akhir tahun ini. Pemerintah menargetkan pelaksanaan E-KTP sudah dapat terealisasi pada Maret 2012 mendatang.

Kependudukan Balikpapan sendiri, menurut Rizal terbilang terbaik dibandingkan kota kota lain di Indonesia. Pemerintah Balikpapan mendata penduduknya dalam penyesuaian dengan program pembangunan akan dilaksanakan.

Namun demikian, Rizal mengaku tidak mempermasalahkan pelaksanaan program E-KTP yang nantinya diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Programnya nantinya akan langsung disinerjikan dengan catatan kependudukan sudah dimiliki Pemerintah Balikpapan.

Ketua Rombongan DPR RI, Murod Nazir mengaku akan menyampaikan temuan lapangan sehubungan program E-KTP pada Menteri Dalam Negeri. Bila tidak ditanggapi, dia akan mempertanyakan janji menteri yang siap mundur bila program E-KTP gagal terealisasi pada 2012 nanti.

“Pasti akan kami pertanyakan pada menteri,” tegasnya.

Murod menyatakan pentingnya pemberlakuan program E-KTP dalam kependudukan nasional. Program ini nantinya juga berguna dalam pelaksanaan pemilu legeslatif maupun presiden pada 2014 mendatang,

Sejumlah daerah di Kalimantan Timur masih kesulitan dalam penerapan E-KTP. Salah satunya di Balikpapan dimana penerapannya terbentur ketersediaan 14 peralatan software dan hardware kiriman dari pemerintah pusat.

Kantor Catatan Sipil Balikpapan sudah menuntaskan pemutakhiran data penduduk dan pemberian nomor induk kependudukan. Setidaknya ada sekitar 300 ribu warga Balikpapan yang akan menggunakan E-KTP.

Penerapan program E-KTP seluruhnya dibiayai pemerintah pusat. Sedangkan Balikpapan hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 milyar untuk mendukung program tersebut.

Pemerintah Balikpapan juga berpotensi kehilangan pemasukan daerah bersumber dari uang jaminan bagi warga pendatang yang besarannya mencapai Rp 5 miliar setiap tahunnya. Peraturan Wali Kota Balikpapan mengatur pungutan uang jaminan warga pendatang berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *