Akademisi BalikpapanNewsBalikpapan –

Akademisi Universitas Balikpapan (Uniba) menolak tuntutan otonomi khusus sudah dilayangkan Kalimantan Timur. Provinsi Kaltim dianggap belum punya landasan hukum yang kuat bisa diperhitungkan pemerintah pusat.

“Belum waktunya Kaltim menuntut otonomi khusus,” kata Dosen Politik Uniba, Rendy Ismail dalam dialog public bertajuk Indonesia dan Masa Depan Kaltim, Rabu (28/1/2015).

Rendy berpendapat Kaltim tidak punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Para anggota DPR RI perwakilan Kaltim tidak mampu secara total memperjuangkan otonomi khusus diinginkan elit daerah.

Selain itu, Rendy menilai tuntutan otonomi khusus ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Kaltim. Hanya sebagian elit atau kepala daerah, menurutnya yang getol menyuarakan tuntutan otonomi khusus pada pemerintah pusat.

“Dukungan public kecil, hanya para elit di Kaltim yang berjuang sendirian meminta otonomi khusus,” ujarnya.

Dosen hukum Uniba, Piantur Pangaribuan menambahkan Pemprov Kaltim belum mampu mengelola alokasi dana otonomi khusus yang pastinya mencapai puluhan trililiun rupiah per tahunnya. Saat ini saja, katanya laporan keuangan Pemprov Kaltim selalu menyisakan silpa anggaran yang mencapai 34 persen per tahunnya.

“Silpa anggaran Kaltim paling tinggi di Indonesia mencapai 34 persen per tahun. Kalau memperoleh alokasi dana otsus tentunya akan semakin tingginya silpanya,” tuturnya.

Pemprov Kaltim, menurut Piantur harus intropeksi atas belum efektifnya pengelolaan anggaran per tahunnya. Anggaran Kaltim mayoritas dihabiskan untuk alokasi pembiayaan rutin belanja pegawai dan pejabatnya.

“Alokasi dana publiknya kecil dibandingkan belanja rutin pegawai. Terbukti kemiskinan masyarakat masih tinggi, proyek infrastruktur terbengkelai seperti Kaltim Air, kapal ferry cepat dan mall Puskib Balikpapan,” ungkapnya.

Sehubungan itu, Rendy menyarankan agar Pemprov Kaltim menuntut tambahan kewenangan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Dia bahkan mendorong wacana pembentukan Negara federal agar pemerintah daerah punya kewenangan lebih besar dalam mengelola perekonomiannya sendiri.

“Daerah yang mengatur soal besaran pajak yang disematkan pada perusahaan perusahaan. Pemerintah pusat hanya mengatur soal pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, ekonomi moneter dan agama. Sisanya seperti hukum dan pajak diserahkan pada masing masing daerah,” tegasnya.

Rendy mengakui akan ada perubahan fundamental sistim pemerintahan Indonesia dari sebelumnya negara kesatuan menjadi negara federasi di masing masing daerah. Menurutnya pembentukan Negara federasi bukan tabu diberlakukan sesuai tuntutan zaman akan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

“Dahulu kita sempat menjadi negara federasi. Saat itu gagal karena ada intervensi dari Belanda serta masih maraknya aksi separatism di beberapa daerah Indonesia,” paparnya.