AJI Balikpapan Kecam Pembakaran Kantor Palopo Pos

Aliansi Jurnalis Independen

Balikpapan –

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Balikpapan menyatakan, mengutuk dan mengecam keras aksi pembakaran dan pengrusakan kantor Palopo Pos oleh massa, terkait hasil Pemillukada Palopo, pada 31 Karet kemarin.

“Yang jelas soal pembakaran Kantor Palopo Pos kemarin, kami dari AJI Balikpapan termasuk AJI Kota yang lain jelas kita sangat mengecam dan mengutuk keras aksi tersebut,” kata Ketua AJI Kota Balikpapan Sri Gunawan Wibisono.

Menurut Wibisono, pembakaran dan perusakan Kantor Palopos Pos tersebut, merupakan pelanggaran Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan kebebasan pers. Karena kata dia, apapun alasannga tidak dibenarkan melakukan aksi tersebut.

“Apapun alasannya kemudian masyarakat palopo kemudian menyerang palopo Pos itu sangat tidak dibenarkan, itu merupakan suatu hal pelanggaran keras,” ucapnya.

Jika ada kesalahan dalam penyampaian berita, masyarakat kata Wibisono, bisa meminta hak jawab, karena sudah diatur dalam Undang-unda ng pers tersebut. “Jadi tidak perlu melakukan aksi anarkis dan penyerangan, itu sama sekali tidak dibenarkan, masyarakat tidak boleh melakukan hal itu, karena memang tidak boleh melakukan kekerasan,” sebutnya.

AJI kata Wibisono, meminta aparat kepolisian bertindak tegas, untuk menangkap pelaku yang melakukan pengrusakan maupun pembakaran kantor Palopo Pos. “Kami minta aturan harus ditegakkan, tidak boleh dibiarkan, kita minta agar pelakukan ditangkap yang melakukan penyerangannya, sehingga ini tidak menjadi preseden buruk,”  tuturnya.

Karena kata Wibisono, jika tidak segera ditindak, kasus tersebut, bisa kemudian terjadi di kota-kota lain, karena tidak ada tindakkan tegas.

“Kita tidak mau ini terjadi lagi, kasus-kasus begini tidak harus terjadi, karena ini juga bagian dari tindakan melawan hukum,” ucapnya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap pers, sejak tahun 2012 hingga awal 2013 memang terus meningkat. Bahkan kasus pemukulan, hingga pembunuhan pun terjadi. “Ini yang kita sangat sesalkan, kebebasan per situ bisa terkungkung, dengan kasus-kasus yang terjadi,” pungkasnya.